Jakarta Menuju Kota Global, Kolaborasi Aglomerasi Jadi Kunci Keberhasilan
Jakarta, GemaTipikor – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa masa depan Jakarta sangat bergantung pada keberhasilan pengelolaan kawasan aglomerasi yang terintegrasi. Menurutnya, berbagai persoalan perkotaan yang selama ini dihadapi ibu kota, seperti banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah, tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas wilayah yang kuat dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya dalam acara Urban Talks Jakarta Future Festival yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Jumat (5/6/2026). Ia menilai bahwa semakin besar suatu kawasan metropolitan, semakin diperlukan otoritas dan mekanisme koordinasi yang memiliki kewenangan jelas untuk mengelola berbagai persoalan bersama.
“Semakin besar kawasan metropolitan, maka semakin besar kebutuhan untuk kewenangan otoritas yang jelas, sehingga masa depan Jakarta tidak bisa dipisahkan dari konteks aglomerasi,” ujarnya.
Menurut Bima, Jakarta saat ini telah berkembang menjadi salah satu kawasan megapolitan terbesar di dunia. Jika dihitung bersama wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, jumlah penduduk kawasan aglomerasi mencapai sekitar 41,9 juta jiwa. Kondisi tersebut menempatkan Jakarta sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan urbanisasi terbesar di dunia.
Selain menjadi pusat pemerintahan dan bisnis, kawasan Jakarta dan sekitarnya juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, yakni sekitar 16,71 persen. Namun demikian, Bima mengakui bahwa penyelesaian berbagai persoalan perkotaan masih kerap terkendala oleh perbedaan kewenangan, prioritas pembangunan, agenda politik, hingga kebijakan anggaran antarwilayah.
Sebagai solusi, pemerintah tengah mendorong penguatan peran Dewan Kawasan Aglomerasi yang diharapkan mampu menjadi forum koordinasi strategis antar pemerintah daerah. Melalui mekanisme tersebut, berbagai layanan publik yang bersifat regional dapat dikelola secara lebih efektif dan terpadu.
“Dewan Aglomerasi ini nanti bisa fokus pada isu-isu spesifik, ada badan yang mengurusi soal sampah, ada badan yang mengurusi soal transportasi, soal air minum, dan lain-lain,” jelasnya.
Di sisi lain, Bima juga memberikan apresiasi terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang telah berkembang di Jakarta, termasuk penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pariwisata berskala internasional. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat identitas Jakarta sebagai kota yang inklusif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun citra kota global yang kompetitif.
Ia menilai langkah-langkah kolaboratif tersebut menunjukkan bahwa Jakarta berada pada jalur yang tepat menuju kota modern yang mampu menjawab tantangan urbanisasi di masa depan.
Gagasan penguatan kawasan aglomerasi dinilai relevan mengingat karakteristik Jakarta yang sangat bergantung pada mobilitas penduduk dari wilayah penyangga. Pengamat tata kota selama ini menilai bahwa isu transportasi, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih merupakan persoalan lintas batas administrasi yang membutuhkan kebijakan terpadu antar pemerintah daerah.
Meski demikian, efektivitas Dewan Kawasan Aglomerasi nantinya akan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan, dukungan regulasi, serta komitmen seluruh pemerintah daerah untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan demi kepentingan kawasan secara keseluruhan.
Reporter: Ali Han
Puspen Kemendagri
