DPRD Jatim Diguncang Kasus Narkoba, Oknum Legislator dari Fraksi PDIP Positif Sabu
Surabaya. Gematipikor.com – Gedung Indrapura, kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, mendadak jadi sorotan publik. Kabar mengejutkan mencuat setelah seorang anggota DPRD Jatim berinisial ABH, yang berasal dari Fraksi PDIP dan terpilih dari Dapil IX (Ngawi, Ponorogo, Magetan, Pacitan, dan Trenggalek) pada Pemilu 2024 lalu, dikabarkan positif mengonsumsi narkoba.
Informasi yang dihimpun, ABH terjerat kasus ini setelah hasil tes urinenya di Polres Ngawi menunjukkan kandungan narkotika jenis sabu-sabu. Ironisnya, sebelum menjadi legislator, ABH merupakan anggota Kepolisian. Ia mundur dari Korps Bhayangkara setelah memutuskan masuk politik bersama partai berlambang banteng moncong putih. Pada Pileg 2024, namanya melambung dengan raihan lebih dari 50 ribu suara.
Kasus ini bermula dari penangkapan seorang pengedar narkoba berinisial MA. Saat diperiksa, MA mengaku bahwa salah satu pelanggannya adalah ABH. Polisi kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap ABH. Hasilnya, ia dinyatakan positif sabu.
Meski demikian, ABH tidak ditahan. Ia diajukan ke BNN untuk menjalani asesmen rehabilitasi. Pihak kepolisian beralasan, kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang penanganan pengguna narkoba, di mana pendekatan restorative justice dapat diberlakukan bagi kategori pengguna.
Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, membenarkan pemeriksaan terhadap ABH.
> “Iya benar, MA mengaku pernah menjual narkoba kepada anggota DPRD Jawa Timur berinisial AH. Sesuai aturan, pengguna dapat diarahkan untuk rehabilitasi, sementara pengedar tetap diproses hukum,” jelasnya, Kamis (2/10/2025).
Di sisi lain, kasus ini juga menuai respon dari internal PDIP. Budi Sulistyono, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, mengaku sudah mendengar kabar tersebut.
> “Kami masih menunggu kepastian. Kalau benar yang bersangkutan kader PDIP dan terbukti positif narkoba, tentu ada sanksi. Tingkatannya akan dibahas dalam rapat DPD dan selanjutnya dilaporkan ke DPP,” ungkapnya.
Kasus ini pun menjadi perbincangan hangat. Publik menilai, peristiwa ini mencoreng citra lembaga wakil rakyat sekaligus menambah panjang daftar pejabat yang tersandung kasus narkoba.(TIM)
