Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran ATR/BPN 2027 Sebesar Rp10,6 Triliun
Jakarta, GemaTipikor – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,61 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Usulan anggaran tersebut disampaikan dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027. Menurut Nusron, pagu indikatif ATR/BPN akan difokuskan pada tiga program utama, yakni dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta penyelenggaraan penataan ruang Rp724 miliar atau 6,8 persen.
Nusron menjelaskan, alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan pertanahan, mempercepat pelaksanaan program strategis nasional, dan meningkatkan kualitas penataan ruang di berbagai wilayah Indonesia.
Selain pagu utama, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Dana tambahan itu direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” ujar Nusron dalam rapat tersebut.
Rapat kerja turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama jajaran pejabat tinggi kementerian. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.
Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga memaparkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga 6 Juni 2026. Dari total pagu anggaran sebesar Rp8,79 triliun, realisasi yang telah dicapai mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang berada pada level 35,40 persen.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi capaian penyerapan anggaran tersebut. Ia menyatakan Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN dan mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat berikutnya.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan RDP yang akan datang,” kata Dede Yusuf.
Dukungan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat layanan pertanahan dan tata ruang, yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional serta kepastian hukum di bidang agraria.
Reporter: Ali Han
