Kementerian Transmigrasi Prioritaskan Program Pro-Rakyat di Tengah Keterbatasan Anggaran 2027
Jakarta, GemaTipikor – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat meski menghadapi keterbatasan anggaran pada Tahun Anggaran 2027. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian persoalan lahan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, penguatan pembangunan kawasan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Tim Ekspedisi Patriot (TEP).
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta,(11/6).
Menurut Menteri Iftitah, keterbatasan fiskal tidak mengurangi upaya pemerintah untuk memastikan program-program prioritas tetap berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menyebut penyelesaian persoalan lahan transmigrasi, pembangunan kawasan, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai agenda utama yang akan terus didorong.
Berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian Transmigrasi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp400,27 miliar pada Tahun Anggaran 2027. Dari jumlah tersebut, Rp87,41 miliar dialokasikan untuk Program Transmigrasi.
Kementrans tetap menjadikan lima program prioritas Transformasi Transmigrasi sebagai fondasi pembangunan kawasan transmigrasi. Program tersebut meliputi Trans Tuntas yang berfokus pada penyelesaian aset dan legalitas lahan, Trans Lokal untuk penguatan pelayanan dasar, Trans Patriot yang menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia, Trans Karya Nusantara guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, serta Trans Gotong Royong yang mengedepankan kolaborasi pembangunan.
Melalui dukungan anggaran yang tersedia, Kementrans menargetkan fasilitasi sertifikasi tanah bagi 12.568 warga transmigrasi, bantuan sarana produksi pertanian untuk 1.202 kepala keluarga, pembinaan sosial budaya bagi 7.481 warga transmigrasi, rehabilitasi fasilitas umum kawasan transmigrasi, serta penempatan Tim Ekspedisi Patriot untuk mendampingi masyarakat dan menyusun rekomendasi pembangunan kawasan.
Meski demikian, Kementrans mencatat kebutuhan riil Program Transmigrasi Tahun 2027 mencapai Rp647,62 miliar. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan pendanaan yang dinilai diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan sejumlah program strategis.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan dukungan terhadap program Transformasi Transmigrasi. Ia mengusulkan agar sinergi dengan pemerintah daerah diperkuat sehingga pelaksanaan program di kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Iftitah menyatakan bahwa tambahan dukungan anggaran akan membantu mempercepat revitalisasi kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan pangan terintegrasi, pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kawasan.
Pemerintah berharap kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung ketahanan pangan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kementrans berharap dukungan berbagai pihak agar agenda transformasi transmigrasi dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Reporter: Ali Han
Sumber: Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia.
