Kemendagri Susun Desain Besar Penataan Daerah untuk Jawab Tantangan Otonomi
Jakarta, GemaTioikor – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai upaya menjawab tantangan otonomi daerah yang semakin kompleks dan dinamis. Penyusunan dokumen strategis tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026 sebagai landasan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa otonomi daerah tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan desentralisasi atau resentralisasi kewenangan. Menurutnya, berbagai faktor seperti desain kelembagaan, kualitas kepemimpinan daerah, kapasitas fiskal, hingga efektivitas pembangunan harus dipandang secara terpadu.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri peluncuran buku Decentralization, Democracy, and Local Politics in Indonesia di Kantor Populi Center, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Bima mengungkapkan hasil evaluasi Kemendagri yang menunjukkan mayoritas daerah, termasuk sejumlah daerah hasil pemekaran, masih berada pada kategori kapasitas fiskal sedang hingga rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menilai sejumlah daerah tetap mampu menunjukkan kinerja positif melalui inovasi dan kepemimpinan yang efektif. Salah satu contoh yang disorot adalah Jambi yang berhasil menghimpun sumber pendanaan di luar APBD hingga lebih dari Rp1,96 triliun untuk mendukung program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
Menurut Bima, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga kemampuan pemimpin daerah dalam mengelola sumber daya dan membangun kolaborasi lintas sektor.
Ia juga mengajak kalangan akademisi untuk terus memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan penataan daerah. Perpaduan antara kajian akademis dan realitas empiris dinilai penting agar desain otonomi daerah yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.
Acara peluncuran buku tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona, Staf Khusus Wakil Presiden RI Nico Harjanto, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman Suparman, penulis buku Testriono, pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta sejumlah dosen dan akademisi.
Langkah percepatan penyusunan Desartada diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penguatan sistem otonomi daerah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Reporter: Ali Han
