Jakarta, GemaTipikor – Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan sistem e-Learning ASN Berintegritas sebagai upaya memperkuat budaya antikorupsi dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Peluncuran platform pembelajaran digital tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program terbaru BKN yang berfokus pada pendampingan kepada 643 instansi pemerintah dalam penguatan manajemen ASN dan tata kelola birokrasi yang profesional.

Kepala BKN, Prof. Zudan, menjelaskan bahwa program pendampingan tersebut mencakup delapan aspek manajemen ASN, termasuk pengembangan kompetensi, budaya kerja, serta penguatan citra institusi. Menurutnya, integritas menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pengelolaan ASN.

“Program pendampingan ini akan mencakup delapan aspek manajemen ASN. Pengembangan kompetensi, budaya kerja, dan penguatan citra institusi harus berjalan seiring dengan penguatan integritas ASN sebagai pelaksana tugas pemerintahan,” ujar Prof. Zudan dalam peluncuran program e-Learning ASN Berintegritas di Auditorium LAN, Jakarta.

Ia menambahkan, sistem e-Learning ASN Berintegritas akan diintegrasikan dengan platform ASN Digital, sehingga dapat dimanfaatkan seluruh instansi pemerintah sebagai sistem berbagi pakai dalam pengelolaan manajemen ASN.

Menurut Prof. Zudan, penguatan integritas ASN menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 6,7 juta orang, pembangunan budaya integritas dinilai akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

“ASN merupakan pelaksana pengelolaan APBN dan APBD, penyelenggara pelayanan publik, penyusun regulasi, hingga pelaksana pengadaan barang dan jasa. Karena itu, integritas harus menjadi fondasi utama agar risiko-risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalkan,” kata Prof. Zudan.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk membangun budaya integritas melalui langkah-langkah sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan mengambil barang yang bukan milik kita dan jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jika seluruh ASN memegang prinsip tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan semakin kuat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pembelajaran digital merupakan instrumen strategis dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan ASN. Ia menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diperkuat melalui pendidikan yang berkelanjutan.

“E-learning merupakan instrumen yang sangat kuat sebagai platform pembelajaran integritas. Ke depan, pembelajaran ini diharapkan menjadi bagian penting dalam pengembangan karier ASN sehingga budaya integritas benar-benar melekat dalam setiap aparatur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan bahwa penguatan integritas merupakan bagian dari transformasi pembelajaran ASN melalui ekosistem Corporate University. Menurutnya, pembelajaran harus mampu menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan kinerja, bukan sekadar memperoleh sertifikat.

“Belajar harus menghasilkan perubahan perilaku. Karena itu, pembelajaran integritas menjadi bagian dari budaya organisasi yang dibangun secara kolaboratif melalui ekosistem pembelajaran digital,” katanya.

Senada dengan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa integritas harus menjadi bagian yang melekat dalam pengembangan kompetensi ASN. Ia menyebut peluncuran platform tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi moral birokrasi Indonesia.

“Hari ini kita bukan sekadar meluncurkan platform digital, tetapi sedang meletakkan fondasi moral bagi masa depan birokrasi Indonesia. Integritas tidak lahir secara instan, melainkan harus dilatih dan dibangun secara terus-menerus,” ujar Rini.

Peluncuran e-Learning ASN Berintegritas menjadi wujud kolaborasi antara KPK, BKN, LAN, dan Kementerian PANRB dalam memperkuat pembangunan ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Program ini diharapkan menjadi instrumen pembelajaran berkelanjutan yang mendukung reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Reporter: Ali Han
Humas BKN