Magetan, Gematipikor.com – Adanya anggaran Dana Desa ( DD) dari dana Pemerintah pusat menjadi Polemmik/pembicaraan di warung warung, hal ini di duga karena penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan regulasi dan syistem aturan yang berlaku, konon kabarnya hanya di gunakan untuk kepentingan dan bancakkan Kepala desa dan Perangkat Desa yang di sukai oleh Kadesnya, hal ini disampaikan oleh Padmo (57) di kedai warung PPU Maospati Magetan Jawa Timur beberapa hari yang lalu kepada Media ini.
Masih menurutnya, misal, Pembangunan phisik seperti pembuatan gedung, jalan dan irigasi di buat tanpa memenui syarat aturan seperti menggunakan konsultan perencana dan pengawas, apalagi membuat RAB tidak ada, meski ada RAB dan Papan Namanya, di buat setelah Pekerjaan selesai, katanya.
Di tambahkan, meski ada konsultan perencana dan pengawas, itu konsultan abal abal yg tidak mempunyai kompetensi/sertifikat di bidang ke ahlianya, jelas ini menyimpang dari UU Jasa Konstruksi.
Dan juga dari segi “Pengawasan di tingkat Desa, BPD sebagai Lembaga Pengawas, sama sekali tidak berfungsi, meski ada itu juga hanya Pengawas dagelan semata, kasih air mail diam.” imbuhnya.
Di tempat lain, Kang Suyut ( 65 ) seorang mantan Perangkat Desa, juga membenarkan hal ini, sebagian besar Pemerintahan di Desa-Desa itu tidak tau tentang masalah hal perProyekkan, taunya proyek belajar secara otodidak, ” cari tukang yang penting jadi “, sehingga proyek jadinya asal asalan rakyatte senang gak ada komplent beres, jelasnya
Di tambahkan, untuk masalah Pembangunan semua Desa tidak sama jenis kebutuhan dan APBDes nya yang ditetima, sehingga Desa yang satu dengan Desa Yang lain Pembanguanya jauh berbeda.
Untuk rencana Pembangnan Di Desa sebenarnya sudah sering kali ada sosialisasi dan petunjuk dari Kecamatan, sayang untuk pengerjaanya rata rata teimlak Desa dan pelaksana lapangan juga tidak mempunyai kompetensi keahlian kerja yg di harapkan masyarakat dan Pemerintah, sehingga semua Pekerjaan Proyek di Desa hanya di kerjakan oleh satu orang ” orangnya hanya itu itu saja “, jujur saja orang itu biaasanya kroni atau orang dekatnya Kades.
Sedang orang yang cerdas pandai dan kritis di Desa di singkirkan alias di buang tidak di pakai, padahal orang kritis, kritik membangun itu bekerja biasanya kerja tanpa pamrih dan idialis.
Di desa Kamituwo sebagai pengguna jasa dan kewilayahan tidak di pungsikan sebagaimana tupoksinya sebagai Kepala Dusun, imbuhnya (tim.)
