Genjot Energi Domestik, Hilirisasi Rp239 Triliun Jadi Penopang Kemandirian
Jakarta, GemaTipikor – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat program hilirisasi dan memperkuat ketahanan energi nasional sebagai pilar utama menuju kemandirian ekonomi. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (25/3), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan impor energi,(Sabtu, 28 Maret 2026).
Bahlil mengungkapkan bahwa dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai pada bulan depan. Selain itu, pemerintah juga tengah memfinalisasi tambahan 13 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi sekitar Rp239 triliun.
“Total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor.
Di sektor energi, pemerintah menaruh perhatian besar pada optimalisasi potensi domestik, termasuk pengembangan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO). Langkah ini dinilai strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol maupun biodiesel dari CPO,” jelasnya.
Dalam laporan tersebut, Bahlil juga menyampaikan perkembangan harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Hingga saat ini, pemerintah belum melakukan perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, namun tetap memantau dinamika pasar global secara ketat.
Pemerintah membuka peluang relaksasi produksi batubara dan nikel dengan pendekatan terukur. Kebijakan ini dirancang agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan yang dapat menekan harga di pasar global.
“Relaksasi dilakukan secara terbatas dengan tetap menjaga keseimbangan supply dan demand serta harga,” tegas Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga memberi sinyal akan menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel guna memastikan negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut.
Arahan Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional. Pemerintah diminta memastikan bahwa kekayaan mineral Indonesia memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
“Prioritas kepentingan negara harus di atas segalanya. Sumber daya alam merupakan aset strategis yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, tahun 2026 disebut sebagai momentum penting dalam pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah menargetkan agar sumber daya alam tidak lagi dijual dengan harga murah, melainkan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.
“Kita ingin harga bagus, produksi juga baik. Tapi jika tidak, jangan sampai sumber daya kita dijual murah,” pungkasnya.
(AH)
