Revitalisasi dan Transformasi Transmigrasi Didorong Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Kawasan
Jakarta, GemaTipikor – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi terus mengarahkan kebijakan pembangunan transmigrasi ke pendekatan yang lebih strategis, dengan menitikberatkan pada dua pilar utama: revitalisasi dan transformasi kawasan. Langkah ini ditujukan untuk mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi wilayah di berbagai daerah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa paradigma transmigrasi telah bergeser. Program ini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang terintegrasi.
“Transmigrasi harus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan transmigrasi,” ujar AHY dalam kunjungan kerja ke Kementerian Transmigrasi, Rabu (15/4).
Revitalisasi difokuskan pada pembenahan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur permukiman, akses jalan, listrik, dan air bersih. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka pendek.
Sementara itu, transformasi diarahkan pada pengembangan kawasan berbasis potensi unggulan daerah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, industri hingga pariwisata. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan bahwa revitalisasi juga menyasar penyelesaian persoalan mendasar, terutama kepastian hukum atas lahan melalui program Trans Tuntas. Dalam 1,5 tahun terakhir, pemerintah telah menyerahkan lebih dari 13.000 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada masyarakat transmigrasi.
“Ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang lebih pasti bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah mencatat telah melakukan peningkatan infrastruktur di 154 kawasan transmigrasi, termasuk pembangunan dan renovasi lebih dari 1.000 sekolah guna memperkuat kualitas layanan pendidikan di daerah.
Dalam aspek transformasi, pengembangan kawasan dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Salah satu contoh yang disorot adalah pengembangan kawasan Rempang, yang dirancang sebagai kawasan permukiman modern dengan dukungan sektor perikanan dan pendidikan.
Program lain seperti Trans-Patriot juga diluncurkan untuk melibatkan perguruan tinggi dalam riset dan pengembangan potensi ekonomi kawasan, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Dampak awal dari transformasi ini mulai terlihat. Di Kabupaten Parigi Moutong, ekspor durian dari kawasan transmigrasi dalam beberapa bulan terakhir telah mencapai ratusan miliar rupiah, dengan target menembus lebih dari Rp1 triliun dalam setahun.
Pemerintah menilai capaian tersebut sebagai indikasi bahwa kawasan transmigrasi berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang mampu bersaing di tingkat global.
Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan kawasan yang modern, produktif, dan berkelanjutan, guna membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.
Editor: AH
