Hakim India–Indonesia Bahas Konvergensi Tantangan Hukum Global

Jakarta, GemaTipikor – Sabtu 25 April 2026. Diskusi antara hakim dari India dan Indonesia dalam program pelatihan di National Judicial Academy (NJA) menghasilkan pembahasan mendalam terkait tantangan hukum kontemporer yang dihadapi kedua negara.
Sesi yang berlangsung Jumat (24/4) tersebut dipimpin Direktur NJA, Aniruddha Bose. Dialog berjalan terbuka dengan fokus pada isu lingkungan hidup, perkembangan teknologi informasi, serta pentingnya penguatan pusat pelatihan yudisial di kawasan Global Selatan.
Justice Bose menyoroti kesamaan historis antara India dan Indonesia sebagai negara yang meraih kemerdekaan dalam periode berdekatan—India pada 1947 dan Indonesia pada 1945. Meski memiliki warisan sistem hukum kolonial yang berbeda, keduanya dinilai memiliki titik temu kuat, terutama dalam perlindungan hak-hak konstitusional yang tidak dapat dilanggar, termasuk oleh lembaga legislatif.
Dalam pembahasan isu lingkungan, Bose menegaskan bahwa perlindungan ekosistem kini menjadi prioritas utama peradilan. Ia menyinggung ancaman nyata yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, termasuk risiko tenggelamnya sejumlah kota akibat kenaikan permukaan air laut.
“Setidaknya tiga kota metropolitan di Indonesia menghadapi ancaman tersebut. Perlindungan lingkungan menjadi sangat krusial,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, para hakim Indonesia memaparkan kerangka hukum nasional di bidang lingkungan, termasuk regulasi kehutanan, undang-undang perlindungan lingkungan hidup, serta implementasi prinsip hukum laut internasional seperti UNCLOS dan zona ekonomi eksklusif.
Pada sektor teknologi, Justice Bose menekankan transformasi besar dalam sistem peradilan akibat perkembangan digital. Ia mencontohkan pengalaman India saat pandemi COVID-19, ketika Mahkamah Agung beroperasi sepenuhnya secara virtual.
“Persidangan daring bukan lagi sekadar alternatif, tetapi telah menjadi kebutuhan,” tegasnya.
Diskusi juga mengulas tantangan digitalisasi administrasi perkara serta peningkatan akses publik terhadap layanan peradilan di kedua negara.
Menutup sesi, Bose mengkritisi dominasi pusat pelatihan yudisial global yang masih terpusat di kota-kota seperti Singapura, London, Paris, New York, dan Dubai. Ia mendorong negara-negara Global Selatan untuk membangun pusat pelatihan sendiri sebagai bagian dari kemandirian sistem hukum global.
“Kita perlu menciptakan pusat gravitasi baru dari Global Selatan. Ini penting dan sudah saatnya dimulai,” pungkasnya.
Sebagai mantan Ketua High Court Jharkhand, Bose juga menilai NJA India berpotensi menjadi salah satu simpul strategis dalam jaringan peradilan Global Selatan.
Reporter: AH
Penulis: Galang Adhe Sukma





