Integritas Ketua Pengadilan Disorot: Perbedaan Data Internal MA Jadi Alarm Serius

Jakarta, GemaTipikor – Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang kian menguat, integritas dan moralitas kembali menjadi sorotan utama dalam tubuh peradilan. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri tidak lagi cukup dipahami sebagai posisi administratif, melainkan sebagai pusat gravitasi moral yang menentukan arah dan wajah lembaga peradilan itu sendiri, (Minggu, 26 April 2026).

Ketua pengadilan adalah simbol. Ia bukan hanya pemimpin struktural, tetapi juga cerminan nilai—kompas etik yang menjadi rujukan bagi hakim dan aparatur di bawahnya. Ketika kompas itu akurat, arah institusi akan terjaga. Namun ketika ia menyimpang, bukan hanya organisasi yang terdampak, melainkan kepercayaan publik yang ikut runtuh.

Dalam konteks ini, muncul tantangan baru yang tidak bisa diabaikan:

Ketidaksinkronan data integritas antar lembaga internal peradilan. Perbedaan antara hasil profiling Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui sistem Mata360 membuka ruang pertanyaan serius—mana yang lebih merepresentasikan realitas?

Masalah ini bukan sekadar soal teknis administratif. Ia menyentuh fondasi tata kelola peradilan. Ketika dua sumber data yang sama-sama resmi menghasilkan gambaran berbeda, maka potensi bias dalam pengambilan keputusan menjadi nyata. Lebih jauh, hal ini dapat berujung pada kesalahan dalam menentukan figur pemimpin pengadilan—sebuah risiko yang tidak bisa ditoleransi dalam sistem hukum.

Di sisi lain, fenomena ini juga mengungkap realitas yang lebih kompleks. Pengawasan konvensional memiliki keterbatasan, baik dari sisi sumber daya maupun jangkauan. Tidak semua perilaku menyimpang dapat terdeteksi secara formal. Justru dalam banyak kasus, dinamika internal—yang terekam melalui pendekatan partisipatif seperti Mata360—sering kali lebih cepat menangkap gejala penyimpangan.

Bayangkan situasi ketika seorang Ketua Pengadilan diduga terlibat praktik menyimpang, menjalani kehidupan pribadi yang tidak mencerminkan etika jabatan, atau bahkan melakukan pelanggaran moral yang diketahui oleh lingkungan internal. Informasi semacam ini belum tentu tercatat dalam mekanisme formal pengawasan, tetapi bisa muncul dalam sistem berbasis umpan balik kolektif.

Di sinilah letak relevansi Mata360 sebagai early warning system. Ia bukan sekadar alat ukur kinerja, melainkan instrumen deteksi dini terhadap potensi degradasi integritas. Namun, data tanpa verifikasi tetap menyimpan risiko. Tanpa mekanisme validasi yang kuat, informasi dapat berubah menjadi stigma yang merugikan.

Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan memilih salah satu sistem, melainkan mengintegrasikan keduanya. Badan Pengawasan dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu membangun forum koordinasi yang tidak hanya formal, tetapi substansial—ruang untuk menyandingkan data, menguji fakta, dan menyusun kesimpulan secara objektif.

Lebih dari sekadar sinkronisasi data, forum tersebut harus menjadi ruang penegakan etik yang berkeadilan. Jika indikasi pelanggaran terbukti, proses harus dilanjutkan secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada kompromi terhadap integritas, apalagi perlindungan terhadap oknum yang mencederai marwah lembaga.

Situasi ini sekaligus menegaskan bahwa reformasi peradilan tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan lama. Dengan jumlah hakim dan aparatur yang tersebar luas, sistem pengawasan harus bertransformasi. Teknologi seperti Mata360 bukan ancaman bagi pengawasan konvensional, melainkan pelengkap yang memperkuatnya.

Dalam perspektif etika, hal ini sejalan dengan prinsip dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menuntut integritas menyeluruh—tidak hanya dalam tugas kedinasan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Seorang Ketua Pengadilan yang gagal menjaga standar ini pada hakikatnya telah kehilangan legitimasi moralnya.

Dan ketika legitimasi moral runtuh, jabatan struktural tidak lagi memiliki makna.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya tentang sistem mana yang lebih akurat, tetapi tentang keberanian institusi dalam menegakkan nilai. Apakah Mahkamah Agung siap bertindak tegas ketika data—baik dari pengawasan formal maupun sistem digital—menunjukkan adanya penyimpangan?

Karena pada titik inilah integritas diuji, bukan pada retorika, melainkan pada keputusan.

Peradilan yang agung tidak lahir dari sistem yang sempurna, tetapi dari manusia yang berani menjaga nilai. Dan di puncak struktur itu, Ketua Pengadilan tetaplah kompas moral.

Jika kompas itu benar, arah akan terjaga. Jika tidak, seluruh sistem bisa kehilangan makna.

Editor: AH

Oleh: Dr. Saut Erwin Hartono A. Munthe

(Hakim PN Jakarta Selatan Kelas IA