Jakarta, GemaTipikor – Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia melantik dan mengambil sumpah jabatan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Mahkamah Agung, Selasa (26/5/2026), di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan sekaligus komitmen Mahkamah Agung dalam mendorong reformasi birokrasi dan profesionalisme aparatur peradilan.
Prosesi pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1805-1809/SEK/SK.KP4.1.3/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung.
Adapun pejabat yang dilantik yakni Ahmad Syafiq sebagai Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan MA RI, Ahmad Nur sebagai Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan MA RI, serta Agus Budi Susilo sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Ditjen Badilmiltun MA RI.
Selain itu, Dwi Sugiarto dilantik sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, serta Andi Julia Cakrawala sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi MA RI.
Kelima pejabat tersebut merupakan hasil proses seleksi terbuka yang sebelumnya digelar Mahkamah Agung melalui tahapan penilaian kompetensi, integritas, kualifikasi, dan rekam jejak kinerja.
Dalam sambutannya, Sekretaris MA berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dijaga demi kepentingan lembaga, masyarakat, dan negara.
“Jabatan yang saudara emban adalah bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun institusional. Karena itu, junjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas Sekretaris MA.
Pelantikan lima pejabat pimpinan tinggi pratama ini diharapkan semakin memperkuat kinerja kelembagaan Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas.
Editor: AH
