Libatkan 10 PTN, Kementrans Perkuat Riset dan Pemberdayaan di Papua
Jakarta, GemaTipikor – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menggandeng 10 perguruan tinggi negeri (PTN) dalam upaya memperkuat pembangunan di Papua melalui Program Transmigrasi Patriot 2026. Kolaborasi ini menekankan pentingnya pendekatan adaptif yang sesuai dengan kebutuhan lokal,12 April 2026.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa pola pembangunan di Papua tidak dapat disamakan dengan wilayah lain. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Mitra Transmigrasi Patriot 2026 di Kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta.
“Pendekatan pembangunan harus berubah. Kita tidak bisa mengulang metode lama, melainkan perlu strategi yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta perwakilan dari 10 PTN mitra, antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.
Program Transmigrasi Patriot 2026 merupakan kelanjutan dari program serupa tahun sebelumnya. Pada 2025, Kementrans mengerahkan 2.000 peneliti melalui Tim Ekspedisi Patriot (TEP) ke 154 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua.
Penelitian tersebut mencakup pemetaan potensi ekonomi, sumber daya alam, evaluasi infrastruktur, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
“Riset ini penting untuk menggali potensi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Viva Yoga.
Selain riset, pembangunan Papua juga diarahkan pada penguatan infrastruktur berbasis padat karya, termasuk pengembangan konektivitas seperti jalan Trans-Papua. Program ini diharapkan tidak hanya membuka akses wilayah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tidak semata berfokus pada infrastruktur. Penguatan kelembagaan serta pengakuan terhadap hak masyarakat adat menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan.
Viva Yoga mencontohkan praktik di Selandia Baru, di mana pengakuan hak adat dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyoroti tata kelola dana otonomi khusus Papua. Meski alokasinya dinilai besar, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
“Kita perlu memperbaiki distribusi, pengawasan, dan akuntabilitas agar manfaatnya lebih merata,” ujarnya.
Keterlibatan perguruan tinggi dinilai strategis dalam mendukung pembangunan Papua, khususnya dalam aspek teknologi, sosial, budaya, hingga pendekatan psikologis masyarakat.
Selain itu, perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat, guna membangun kepercayaan serta memastikan program diterima secara partisipatif.
Pemerintah mengakui bahwa kondisi wilayah di Papua tidak seragam. Beberapa daerah seperti Merauke dan Papua Barat Daya dinilai relatif kondusif dan berpotensi menjadi prioritas awal program.
Meski demikian, aspek keamanan tetap menjadi perhatian utama melalui koordinasi dengan aparat terkait.
Program Transmigrasi Patriot diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial jangka panjang, termasuk peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan harmoni sosial.
“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua,” kata Viva Yoga.
Editor: AH
Sumber: Kementerian Transmigrasi RI
