Menu “MBG” di Desa Ngancar Kabupaten Ngawi Disorot: Minim Gizi, Diduga Abaikan Standar Nasional
Ngawi | Gema Tipikor – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menuai sorotan di Desa Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Program yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bhina Insan Cendekia Nusantara itu dinilai jauh dari standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Sorotan tersebut muncul setelah menu makanan yang dibagikan pada Rabu (11/3/2026) dinilai tidak mencerminkan konsep gizi seimbang sebagaimana yang seharusnya diterapkan dalam program nasional tersebut. Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun, makanan yang disajikan hanya berupa kering tempe sekitar Rp1.000, penthol cilok yang didominasi tepung kanji tanpa rasa daging, sedikit kentang goreng sekitar Rp1.000, serta satu buah salak kecil seharga sekitar Rp500.
Yang menjadi perhatian, menu tersebut tidak disertai sayuran, padahal sayuran merupakan komponen penting dalam pemenuhan gizi seimbang sesuai pedoman kesehatan nasional.
Lebih mengejutkan lagi, menurut informasi dari sumber internal di lingkungan SPPG, seorang ahli gizi yang tercantum dalam struktur organisasi disebut tidak dilibatkan dalam proses penyusunan maupun penyajian menu. Seluruh keputusan terkait menu disebut-sebut ditentukan langsung oleh kepala SPPG bersama bagian akunting.
Seorang ahli gizi yang mengetahui kondisi tersebut menegaskan bahwa program makan bergizi seharusnya tidak hanya berisi makanan pengganjal perut semata.
“Makanan bergizi seimbang harus mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Jika tidak terpenuhi, tujuan program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat bisa melenceng,” ujarnya.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran tersendiri, terutama bagi anak-anak dan lansia yang menjadi kelompok paling rentan terhadap masalah kekurangan gizi.
Sementara itu, Diana selaku Ketua SPPG Desa Ngancar, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun pesan singkat belum mendapatkan respons.
Kekecewaan juga disampaikan oleh sejumlah warga penerima manfaat. Mereka mengaku bersyukur adanya bantuan makanan gratis, namun mempertanyakan kualitas gizi yang disajikan.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keluhan setelah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa.
“Kami sangat membutuhkan bantuan ini. Tetapi kalau gizinya tidak seimbang, kami khawatir justru berdampak pada kesehatan anak-anak kami dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Munculnya polemik ini memunculkan desakan agar pemerintah desa serta instansi kesehatan terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Desa Ngancar. Transparansi pengelolaan dan keterlibatan tenaga ahli gizi dinilai menjadi hal mutlak agar program yang menyandang label “bergizi” benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya dirancang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Namun tanpa pengawasan ketat dan penerapan standar yang jelas, program tersebut berpotensi kehilangan makna serta tujuan mulianya.
(Bambang E.S.)
