Jakarta,GemaTipikor – Berlakunya tiga undang-undang pidana strategis secara bersamaan pada 2 Januari 2026 menandai tonggak penting reformasi hukum pidana nasional. Ketiga regulasi tersebut adalah KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) dan UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026). Perubahan ini membawa transformasi mendasar, khususnya dalam sistem pembuktian perkara pidana yang menempatkan hakim pada peran kunci sebagai penjaga kualitas bukti.
Salah satu perubahan paling signifikan adalah peralihan dari sistem pembuktian tertutup sebagaimana dianut KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) menuju sistem pembuktian terbuka dalam KUHAP Baru. Jika sebelumnya alat bukti dibatasi secara limitatif dalam Pasal 184, kini Pasal 235 KUHAP Baru mengakui delapan kategori alat bukti, termasuk bukti elektronik dan pengamatan hakim, serta membuka ruang bagi segala sesuatu yang relevan sepanjang diperoleh secara sah.
Transformasi Paradigma Pembuktian
Pengakuan eksplisit terhadap bukti elektronik dan pengamatan hakim sebagai alat bukti mandiri membawa konsekuensi serius. Hakim tidak lagi cukup hanya memahami aspek normatif hukum, tetapi juga dituntut memiliki kecakapan dalam menilai bukti ilmiah (scientific evidence) yang semakin kompleks.
Bukti ilmiah tidak serta-merta menjadi bukti hukum. Diperlukan proses transformasi yang mencakup empat aspek utama: admissibility (dapat diterima secara hukum), reliability (keandalan metodologi dan kompetensi ahli),
relevance (keterkaitan langsung dengan fakta yang dibuktikan), dan sufficiency (kecukupan untuk menopang kesimpulan hukum).
Hakim sebagai Gatekeeper
Dalam yurisprudensi internasional, peran hakim sebagai gatekeeper berkembang pesat, terutama sejak putusan Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. (1993) di Amerika Serikat. Putusan tersebut menegaskan kewajiban hakim melakukan penilaian independen atas reliabilitas bukti ilmiah melalui sejumlah indikator, antara lain uji ilmiah, publikasi dan peer review, tingkat kesalahan, standar penerapan, serta penerimaan dalam komunitas ilmiah.
Meski Indonesia menganut sistem civil law dengan prinsip vrije bewijsleer prinsip-prinsip Daubert tetap relevan sebagai pedoman evaluatif. Hal ini sejalan dengan Pasal 235 ayat (5) KUHAP Baru yang mengadopsi exclusionary rule memberi kewenangan kepada hakim untuk menyingkirkan alat bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum.
Tantangan Bukti Digital
Bukti digital memiliki karakteristik khas: volatil, mudah digandakan, sarat metadata, bergantung pada teknologi tertentu, serta kerap melintasi batas yurisdiksi. Oleh karena itu, keabsahannya harus memenuhi syarat keaslian, integritas, aksesibilitas, dan legalitas perolehan.
Verifikasi integritas data bergantung pada hash value sebagai sidik jari digital. Perubahan sekecil apa pun pada data akan menghasilkan hash yang berbeda. Selain itu, chain of custody atau rantai penjagaan bukti harus terdokumentasi secara utuh. Terputusnya rantai ini dapat berakibat fatal terhadap kekuatan pembuktian di persidangan.
Membangun Kapasitas Hakim
Sistem pembuktian terbuka dalam KUHAP Baru menuntut peningkatan kapasitas hakim secara berkelanjutan. Hakim kini dituntut mampu menilai metodologi ilmiah, memverifikasi integritas bukti digital, serta memastikan kepatuhan prosedural dalam perolehan alat bukti.
Fungsi gatekeeping menjadi krusial untuk mencegah masuknya junk science atau pseudosains ke dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung dipandang perlu menyusun pedoman teknis penilaian bukti ilmiah, khususnya bukti digital dan forensik, serta memperkuat program pelatihan berkelanjutan bagi hakim.
Dengan penguatan tersebut, hakim diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang kebenaran materiil secara efektif, demi terwujudnya peradilan pidana yang adil, modern, dan berintegritas.
Editor : Alred
Penulis: Achmad Setyo Pudjoharsoyo
Humas Mahkamah Agung RI
