Kontroversi Forum UMKM di Novotel Pontianak: Publik Kritik Penyisipan Agenda Internal Kadin Kalbar oleh Arya Rizqi
Pontianak I GemaTipikor — Forum UMKM yang diselenggarakan di Novotel Pontianak (22/11/2025) hari ini awalnya diharapkan menjadi sarana pembinaan, akses permodalan, serta penguatan jejaring bisnis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun suasana berubah memanas setelah peserta mendapati adanya penyisipan agenda internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Barat yang dikaitkan dengan kepemimpinan Arya Rizqi Darsono.
Peserta menilai forum yang seharusnya netral dan sepenuhnya berpihak pada UMKM justru dimanfaatkan sebagai panggung politik organisasi. Banyak pelaku usaha menyatakan kekecewaan karena fokus acara bergeser dari pendampingan bisnis menuju promosi kepentingan internal Kadin.
> “Kami datang untuk UMKM, bukan untuk agenda internal Kadin. Ini membuat kami merasa dikhianati,” ungkap salah seorang peserta yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tanpa Kehadiran Kadin Pusat, Legitimasi Dipertanyakan
Kontroversi semakin menguat karena tidak ada perwakilan Kadin Indonesia pusat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kepengurusan Kadin Kalbar mengambil langkah sendiri tanpa dukungan struktur nasional. Sumber internal bahkan menyebut rapimprov yang dipimpin Arya Rizqi berlangsung secara “ilegal” karena tidak melalui tahapan pengukuhan yang sesuai prosedur Kadin Indonesia.
Kritik dari Petinggi Kadin Kalbar
Pimpinan Kadin Kalbar H.M. Shaleh (Galing) menegaskan bahwa pelaksanaan rapimprov seharusnya melibatkan Kadin pusat demi menjaga legitimasi dan akuntabilitas organisasi.
Sementara itu, Muhammad Rival menyoroti aspek kedaerahan. Ia menilai Kadin Kalbar semestinya dipimpin oleh putra asli daerah agar memiliki kedekatan sosial, kultural, dan komitmen penuh terhadap pelaku usaha lokal.
Sorotan Mengarah ke Menteri UMKM
Hadirnya Menteri UMKM, Maman Abdurahman, tidak luput dari perhatian publik. Sejumlah pihak menyayangkan forum pembinaan UMKM justru digiring ke agenda internal Kadin sehingga berpotensi mengaburkan prioritas utama: pemberdayaan pelaku usaha. Meski begitu, H.M. Shaleh tetap mengapresiasi simbolisasi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM Kalbar oleh Menteri UMKM.
Dampak Jangka Panjang bagi Dunia Usaha
Para pengamat menilai penyalahgunaan forum yang melibatkan ribuan pelaku UMKM dapat memberi dampak serius terhadap ekosistem dunia usaha di Kalimantan Barat.
> “Jika forum UMKM terus dijadikan alat kepentingan politik internal, pelaku usaha akan kehilangan kepercayaan. Akibatnya, program pemerintah terkait permodalan dan pendampingan UMKM bisa terhambat,” ujar seorang ekonom lokal.
Dalam keterangannya kepada media, Muhammad Rival menegaskan:
> “Penggiringan forum UMKM dengan rapimprov Kadin Kalbar oleh Arya Rizqi Darsono patut dipertanyakan. Arya Rizqi bukan putra daerah dan banyak ditolak pengusaha maupun masyarakat setempat. Apakah tidak ada putra asli Kalbar yang mampu menjadi Ketua Kadin Kalbar?”
Tuntutan Publik: Kejelasan, Etika, dan Transparansi
Publik kini mendorong adanya klarifikasi resmi dari Kadin Kalbar maupun panitia pelaksana untuk memastikan forum UMKM ke depan kembali independen, profesional, dan fokus pada pengembangan ekonomi lokal — bukan kepentingan organisasi maupun perorangan.
Kasus ini menjadi peringatan penting mengenai etika penyelenggaraan acara publik, transparansi organisasi, serta akuntabilitas lembaga bisnis dalam mendampingi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.(TIM)
