Sorotan Mahasiswa : Ironi Anggaran Meja Biliar 486 Juta DPRD Sumsel ,Dinilai Tidak Sensitif di Tengah Kesulitan Rakyat
Oku Timur I GemaTipikor – Rencana pengadaan dua unit meja biliar oleh DPRD Sumatera Selatan dengan nilai anggaran mencapai Rp486 juta menuai kritik tajam dari kalangan aktivis mahasiswa. Dua organisasi mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ogan Komering Ulu Timur, secara terbuka mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran tersebut di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
Aktivis GMNI sekaligus tokoh pemuda OKU Timur, Bung Budi Tarra, menyampaikan kritik keras terhadap rencana pengeluaran dana publik tersebut. Ia menilai kebijakan itu menunjukkan rendahnya sensitivitas lembaga legislatif terhadap kondisi sosial masyarakat.
Menurutnya, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, hingga berbagai persoalan pelayanan publik, pengadaan fasilitas hiburan internal dengan nilai hampir setengah miliar rupiah justru menghadirkan ironi di mata masyarakat.
“Lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat justru tampak kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial yang sedang dihadapi masyarakat,” ujar Budi Tarra dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa anggaran sebesar itu tidak memiliki urgensi langsung terhadap fungsi utama DPRD, yakni pembentukan legislasi, pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta penyaluran aspirasi masyarakat.
“Jika tidak dijelaskan secara rasional, maka meja biliar itu bukan sekadar alat permainan, melainkan simbol jarak yang semakin lebar antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka wakili,” tegasnya.
Senada dengan itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang OKU Timur juga menyampaikan kritik keras terhadap rencana tersebut. Ketua Umum HMI Cabang OKU Timur, Nur Fitria, menilai pengeluaran anggaran publik untuk fasilitas rekreasi di lingkungan lembaga legislatif tidak mencerminkan prioritas pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar di Sumatera Selatan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari keterbatasan sarana pendidikan, minimnya fasilitas kesehatan, hingga kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya layak di sejumlah wilayah.
“Di tengah banyaknya persoalan dasar yang belum terselesaikan, pengeluaran anggaran sebesar itu untuk meja biliar tentu menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat,” ujarnya.
Nur Fitria menekankan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanah publik yang harus dikelola dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
“Anggaran negara seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dengan prinsip hemat, efektif, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah dan lembaga legislatif harus menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya negara yang bijak,” tegasnya.
HMI juga mengingatkan bahwa kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara merupakan hal yang sangat penting. Karena itu setiap kebijakan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan sensitivitas publik serta kebutuhan yang lebih mendesak,” tambahnya.
Baik GMNI maupun HMI Cabang OKU Timur mendorong agar rencana pengadaan meja biliar tersebut ditinjau kembali serta dibuka secara transparan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dan evaluasi kebijakan dinilai menjadi langkah penting agar pengelolaan anggaran daerah tetap berada di jalur kepentingan rakyat, bukan sekadar fasilitas internal pejabat.(TIM)
