Jakarta, GemaTipikor – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, usai mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI dengan mitra kerja pemerintah terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Viva Yoga, usulan anggaran tersebut merupakan revisi dari pengajuan sebelumnya sebesar Rp970 miliar. Penambahan kebutuhan anggaran dinilai penting agar target pembangunan dan program prioritas Kementrans dapat berjalan optimal pada tahun mendatang.
“Hasil rapat hari ini menetapkan pagu indikatif anggaran Kementerian Transmigrasi sebesar Rp400,2 miliar,” ujar Viva Yoga.
Meski demikian, dalam pembahasan bersama Komisi V DPR RI, muncul pandangan bahwa besaran pagu indikatif tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu mengakomodasi berbagai program strategis yang telah direncanakan pemerintah.
Viva Yoga mengapresiasi dukungan Komisi V DPR RI yang berkomitmen memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran bagi kementerian dan lembaga mitra kerja, khususnya untuk mendukung program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat.
“Ini merupakan sinergi yang positif antara Komisi V dan mitra dalam menyukseskan pembangunan,” katanya.
Selain itu, Komisi V DPR RI bersama mitra kerja juga akan melakukan sinkronisasi anggaran dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027. Sinkronisasi tersebut akan mempertimbangkan fungsi, program, serta berbagai masukan dan usulan yang berkembang selama proses pembahasan.
Rapat yang dihadiri 34 anggota DPR lintas fraksi tersebut turut dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
Pembahasan anggaran tahun 2027 menjadi krusial karena akan menentukan kapasitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan kawasan transmigrasi yang tidak hanya berorientasi pada perpindahan penduduk, tetapi juga penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan transmigrasi.
Dengan dukungan DPR RI dan sinkronisasi kebijakan dalam RAPBN 2027, Kementrans berharap berbagai program strategis dapat memperoleh pendanaan yang memadai sehingga target pembangunan nasional dapat terealisasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Reporter: Ali Han
