Bahlil: PLN Harus Pastikan Tidak Ada Lagi Pemadaman yang Merugikan Masyarakat
Purworejo, GemaTipikor – Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah yang menimbulkan keluhan masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera melakukan langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif guna mencegah terulangnya gangguan layanan kelistrikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6).
Menurut Bahlil, PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional memiliki kewenangan penuh untuk menangani persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman. Karena itu, ia meminta perusahaan pelat merah tersebut segera mengambil langkah cepat agar pelayanan kepada pelanggan kembali normal.
“Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Segera atasi masalah teknis ini karena kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional perlu dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan optimal. Menurutnya, mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.
Bahlil mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN dan meminta percepatan langkah-langkah penanganan. Pemerintah, kata dia, telah memberikan arahan yang jelas dan kini tinggal menunggu realisasi dari PLN sebagai pelaksana teknis.
“Tadi saya juga sudah berbicara dengan Pak Dirut. Saya katakan agar segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” tuturnya.
Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman listrik terjadi akibat kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit. Ia menjelaskan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah memastikan kebutuhan batu bara PLN tercukupi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang nasional.
Menurut data yang disampaikan Bahlil, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan batu bara nasional untuk memasok sekitar 180 hingga 190 juta ton, sementara kontrak pasokan yang telah berjalan mencapai 134 juta ton.
Ia menilai persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis dan manajemen logistik distribusi bahan bakar ke pembangkit listrik, yang menjadi tanggung jawab PLN.
Pemerintah berharap PLN segera menuntaskan berbagai kendala teknis yang menyebabkan pemadaman serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagai pelanggan layanan kelistrikan.
Dengan perbaikan sistem dan penguatan mitigasi, pemerintah optimistis pelayanan listrik dapat kembali berjalan normal, andal, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Reporter: Ali Han
