Dari Radar hingga Profiling Integritas: Logika Pengawasan dalam Institusi Modern

Jakarta, GemaTipikor – Pengawasan integritas dalam institusi modern dapat memperkuat akuntabilitas, tetapi juga berpotensi menciptakan kontrol yang berlebihan ketika transparansi melemah. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan mempertahankan standar organisasi dan perlindungan terhadap hak individu.

«“A relation of surveillance, defined and regulated, is inscribed at the heart of the disciplinary practice.”

— Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison»

Dalam sistem pengendalian lalu lintas udara modern (air traffic control system), setiap pesawat yang melintasi ruang udara internasional dipantau melalui radar primer (primary surveillance radar), radar sekunder (secondary surveillance radar), transponder, hingga sistem identifikasi otomatis yang memproses ribuan data per detik.

Pusat kendali penerbangan tidak hanya memantau posisi pesawat, tetapi juga kecepatan, arah angin, ketinggian, rute penerbangan, hingga kemungkinan deviasi jalur yang dapat memicu risiko tabrakan di udara. Dalam kondisi lalu lintas padat, sistem karakterisasi terhadap pergerakan pesawat menjadi instrumen vital untuk menjaga keselamatan kolektif.

Namun, sistem tersebut juga memperlihatkan paradoks: semakin besar kewenangan pusat kendali dalam menentukan penerbangan yang dianggap aman, mencurigakan, atau prioritas, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan terhadap pengendali itu sendiri.

Tanpa pengawasan yang memadai, sistem yang semula dirancang untuk menjaga keteraturan dapat berubah menjadi instrumen eksklusi yang bekerja secara tertutup dan sulit dipertanyakan. Karakterisasi atau profiling integritas dalam institusi modern memiliki karakter yang serupa.

Mekanisme ini dibangun untuk menjaga standar organisasi, tetapi sekaligus membuka kemungkinan munculnya konsentrasi kekuasaan dalam proses penilaian terhadap individu di dalam institusi tersebut.

Dalam praktik global, penggunaan sistem penilaian integritas dan evaluasi perilaku terus berkembang di berbagai institusi publik maupun korporasi.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Public Integrity Handbook (2020) menegaskan bahwa mekanisme evaluasi integritas merupakan bagian penting dalam pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola organisasi.

OECD mencatat lebih dari 80 persen negara anggotanya telah mengembangkan sistem evaluasi etika, deklarasi konflik kepentingan, pelaporan kekayaan, maupun pemantauan perilaku pegawai dalam birokrasi publik.

Di sektor korporasi, laporan Deloitte bertajuk Asia Pacific Conduct Risk Survey Report: Shifting Focus to Preventative Conduct Management menunjukkan bahwa perusahaan multinasional kini mengandalkan kerangka kerja risiko perilaku (conduct risk) untuk memetakan kepatuhan berbasis data dan mengintegrasikan evaluasi integritas dalam proses promosi maupun pengawasan internal.

Fenomena ini menunjukkan bahwa institusi modern semakin bergantung pada mekanisme karakterisasi untuk menjaga stabilitas organisasi, melindungi reputasi institusional, dan mengurangi risiko penyimpangan internal.

Namun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan baru mengenai batas kewenangan institusi dalam menilai individu.

World Economic Forum dalam Global Risks Report 2024 menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan sistem evaluasi berbasis data dan pemantauan internal sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas, bias algoritmik, dan penyalahgunaan kewenangan.

Laporan tersebut mencatat bahwa risiko misinformasi dan erosi kepercayaan kelembagaan termasuk dalam kelompok risiko global paling serius.

Di sisi lain, Transparency International melalui Corruption Perceptions Index menegaskan bahwa lemahnya transparansi dan akuntabilitas kelembagaan masih menjadi persoalan sistemik global, dengan lebih dari dua pertiga negara memperoleh skor di bawah 50.

Dalam praktik tertentu, individu tidak hanya dinilai berdasarkan standar profesional yang objektif, tetapi juga berdasarkan kedekatan relasional, preferensi internal, atau persepsi subjektif yang sulit diverifikasi secara terbuka.

Situasi ini memperlihatkan bahwa karakterisasi integritas tidak pernah sepenuhnya netral, sebab proses penilaian selalu berlangsung dalam struktur kekuasaan tertentu yang memengaruhi bagaimana standar itu dibentuk dan diterapkan.

Dalam perspektif filsafat hukum, persoalan karakterisasi integritas berkaitan erat dengan hubungan antara kekuasaan, pengawasan, dan legitimasi institusional.

Michel Foucault (1977) menunjukkan bahwa institusi modern bekerja melalui mekanisme disiplin yang memungkinkan individu terus diawasi, diklasifikasikan, dan dinilai secara berkelanjutan.

Foucault menyatakan bahwa “visibility is a trap” atau “visibilitas adalah perangkap”, yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan menciptakan kondisi ketika individu terdorong menyesuaikan perilakunya karena merasa selalu berada dalam kemungkinan untuk dinilai.

Dalam konteks karakterisasi integritas, mekanisme evaluasi memang dapat berfungsi secara konstruktif sebagai sarana menjaga profesionalisme, kepatuhan etik, dan akuntabilitas organisasi. Namun, persoalan muncul ketika proses penilaian tidak disertai parameter yang jelas dan transparan.

Karakterisasi integritas berpotensi bergeser dari instrumen penguatan tata kelola menjadi mekanisme kontrol simbolik yang sulit diuji secara objektif. Akibatnya, integritas tidak lagi dinilai semata berdasarkan perilaku nyata, melainkan juga melalui persepsi institusional yang dibentuk oleh struktur kekuasaan internal.

Di sisi lain, Niklas Luhmann (1985) melihat bahwa institusi modern membutuhkan mekanisme reduksi kompleksitas untuk menjaga stabilitas sistem sosial dan memastikan keberlangsungan pengambilan keputusan.

Luhmann menegaskan bahwa ekspektasi normatif merupakan struktur sistem sosial yang memungkinkan organisasi mempertahankan stabilitas meskipun berhadapan dengan realitas yang sering kali tidak sesuai harapan.

Dalam organisasi yang besar dan kompleks, karakterisasi integritas kerap dipandang sebagai instrumen administratif untuk menyederhanakan ketidakpastian mengenai siapa yang dianggap layak dipercaya, dipromosikan, atau diberi akses terhadap posisi strategis.

Evaluasi integritas tidak selalu identik dengan penyalahgunaan kekuasaan, melainkan juga dapat dipahami sebagai kebutuhan institusional untuk menjaga prediktabilitas dan stabilitas organisasi.

Masalah mulai muncul ketika reduksi kompleksitas tersebut dilakukan melalui kategori yang terlalu tertutup, informal, dan sulit dipertanggungjawabkan. Institusi berisiko menciptakan stratifikasi internal yang tidak lagi sepenuhnya berbasis meritokrasi, tetapi dipengaruhi oleh persepsi, kedekatan relasional, dan konfigurasi kekuasaan di dalam organisasi.

Tantangan utamanya bukan sekadar membangun sistem evaluasi integritas, melainkan memastikan bahwa mekanisme tersebut tetap tunduk pada prinsip due process, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan.

Lebih lanjut, Jürgen Habermas (1996) menekankan bahwa legitimasi institusi modern tidak hanya bergantung pada efektivitas administratif, tetapi juga pada keterbukaan prosedural dan rasionalitas komunikatif.

Bagi Habermas, legitimasi lahir melalui “the force of the better argument” atau kekuatan argumen yang lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks karakterisasi integritas, prinsip ini penting karena individu yang dinilai perlu mengetahui dasar penilaian yang digunakan terhadap dirinya agar proses evaluasi tidak berkembang menjadi mekanisme tertutup dan sepihak.

Perspektif ini dapat diperluas melalui pemikiran Byung-Chul Han (2015), yang menunjukkan bahwa masyarakat kontemporer tidak lagi hanya bekerja melalui pengawasan represif, tetapi juga melalui tekanan transparansi, eksposur permanen, dan internalisasi evaluasi sosial yang terus-menerus.

Dalam organisasi modern, karakterisasi integritas dapat berubah menjadi mekanisme yang mendorong individu untuk terus menampilkan citra kepatuhan dan loyalitas demi mempertahankan posisi institusionalnya.

Integritas institusi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya mengawasi individu, tetapi juga oleh kesediaannya membuka proses evaluasi terhadap pengawasan publik, menyediakan mekanisme koreksi yang adil, serta menjaga batas yang jelas agar pengawasan tidak berkembang menjadi kontrol simbolik yang berlebihan.

Dalam praktik hukum internasional, perkara López Ribalda and Others v. Spain (European Court of Human Rights, 2019) memperlihatkan bagaimana mekanisme pengawasan internal dapat bersinggungan dengan hak individu dan prinsip proporsionalitas.

Kasus ini bermula ketika manajemen sebuah jaringan supermarket di Spanyol memasang kamera pengawas, baik yang terlihat maupun tersembunyi, setelah menemukan ketidaksesuaian antara stok barang dan penjualan selama beberapa bulan yang mengindikasikan adanya pencurian internal.

Para karyawan diberi tahu mengenai pemasangan kamera di pintu masuk dan keluar utama, namun tidak diberi informasi mengenai kamera tersembunyi yang dipasang di area kasir. Rekaman tersebut kemudian dijadikan dasar pemberhentian sejumlah karyawan.

Pada 2019, Grand Chamber European Court of Human Rights memutuskan dengan suara 14 berbanding 3 bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia maupun Pasal 6 ayat 1 mengenai hak atas peradilan yang adil.

Pengadilan menilai bahwa pengawasan tersebut dapat dibenarkan mengingat adanya kepentingan bisnis yang nyata dan dilakukan secara proporsional terhadap kerugian yang terjadi.

Namun demikian, putusan ini juga memunculkan perdebatan karena dianggap mempersempit perlindungan privasi di lingkungan kerja dan berpotensi memperkuat ketimpangan kuasa antara pemberi kerja dan karyawan, terutama di era pengawasan digital yang semakin luas.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa upaya menjaga integritas organisasi selalu berada dalam ketegangan antara kebutuhan mempertahankan standar internal dan kewajiban melindungi hak-hak individu di dalam institusi.

Karakterisasi integritas dalam institusi modern tidak dapat dipahami secara hitam-putih sebagai instrumen yang sepenuhnya baik ataupun sepenuhnya represif.

Dalam organisasi yang semakin kompleks, kebutuhan menjaga standar profesional, loyalitas, dan akuntabilitas memang menjadi semakin penting. Namun, pada saat yang sama, konsentrasi kewenangan evaluasi tanpa transparansi yang memadai dapat menciptakan ruang penyimpangan yang justru bertentangan dengan semangat integritas itu sendiri.

Tantangan utamanya bukan menolak keberadaan karakterisasi, melainkan memastikan bahwa mekanisme tersebut berjalan dalam kerangka yang terbuka, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

Dengan demikian, integritas tidak berubah menjadi sekadar label administratif, melainkan tetap menjadi fondasi etik yang menjaga kepercayaan dalam kehidupan organisasi modern.

Reporter: Ali Han
Penulis: Muhammad Afif