Demo Mahasiswa Mempawah Jilid 3, Kedes Anti Bar Ikut Menyuarakan Aspirasi

Mempawah, Kalbar — Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pendopo Bupati Mempawah kembali memuncak. Setelah aksi jilid pertama & kedua yang digelar pada pekan sebelumnya, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di mempawah Kalimantan Barat kembali turun ke jalan dalam “Demo Mahasiswa Jilid 3”. Namun yang menjadi sorotan kali ini bukan hanya besarnya jumlah massa aksi, melainkan turut hadirnya tokoh-tokoh desa, terutama Kepala Desa Anti Bar, yang secara tegas menyatakan dukungannya terhadap penolakan proyek tersebut.

Aksi yang berlangsung pada hari Selasa, 8/12/2025, Selain mahasiswa, aksi tersebut juga diikuti sejumlah masyarakat yang mengaku terdampak secara tidak langsung oleh rencana pembangunan pendopo yang dinilai menghabiskan anggaran terlalu besar di tengah kebutuhan mendesak masyarakat.

Proyek Pendopo yang Mengundang Polemik,

Rencana pembangunan Pendopo Bupati Mempawah mulai menjadi perbincangan publik beberapa bulan terakhir setelah dokumen anggaran daerah menunjukkan adanya alokasi dana dengan nilai yang dianggap “tidak masuk akal” untuk ukuran bangunan fasilitas protokoler.

Menurut informasi yang beredar dalam diskusi publik, pendopo tersebut dirancang sebagai pusat kegiatan pemerintahan sekaligus ruang pertemuan resmi Bupati. Namun besaran dana yang dikabarkan mencapai puluhan miliar rupiah memicu tanda tanya besar di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sejumlah warga menganggap proyek ini bukan prioritas. Di banyak kecamatan, fasilitas publik seperti jalan desa, puskesmas rawat inap,air bersih, hingga sarana pendidikan masih sangat memerlukan perhatian anggaran. Kondisi inilah yang memantik gelombang protes pertama, terutama dari kalangan mahasiswa.

Aksi Jilid Pertama: Pemantik Gerakan Besar

Demo mahasiswa jilid pertama dan kedua digelar minggu lalu sebelum aksi lanjutan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa turun ke kantor DPRD dan meminta audensi mendesak pemerintah daerah membatalkan rencana pembangunan pendopo.

Aksi tersebut sempat ricuh, karena pemerintah daerah dinilai tidak memberikan respons memadai, Jawaban tersebut dianggap normatif dan tidak menyentuh inti persoalan, terutama terkait transparansi anggaran, urgensi proyek, serta prioritas pembangunan daerah.

Kekecewaan itulah yang kemudian mendorong mahasiswa menggelar aksi jilid ketiga, dengan skala massa yang jauh lebih besar.

Demo Mahasiswa Jilid 3: Lautan Massa dan Meningkatnya Tekanan Publik

Pada aksi jilid kedua ini, mahasiswa mulai berkumpul sejak pagi di kantor bupati Mempawah. Menggunakan atribut almamater masing-masing, mereka membawa poster bertuliskan “Batalkan Pendopo! Utamakan Rakyat!”, “Transparansi Anggaran atau Turun Dari Jabatan”, hingga “Pembangunan Tidak Boleh Menindas”.

Namun sorotan terbesar dari aksi ini muncul ketika salah satu tokoh masyarakat desa, yaitu Kepala Desa Anti Bar, turut hadir dan menyampaikan orasi di hadapan mahasiswa dan pegawai Pemkab di kantor bupati Mempawah.

Kehadiran kepala desa tersebut menjadi simbol menguatnya gerakan penolakan di tingkat akar rumput. Sebelumnya, gerakan ini lebih didominasi mahasiswa dan aktivis kota. Namun kini, suara protes datang langsung dari pemerintah desa, sesuatu yang jarang terjadi dalam dinamika politik daerah.

Kepala Desa Anti Bar: Sosok Pemimpin Desa yang Lantang Suarakan Aspirasi Warga.

Kepala Desa Anti Bar, yang dikenal sebagai figur vokal dan dekat dengan warganya, menyampaikan alasan mengapa ia merasa wajib turun langsung ke aksi tersebut.

Dalam orasinya, dengan suara tegas ia mengatakan:

“Kami di desa masih kekurangan akses jalan yang layak, pajak kami bayar, dan banyak warga belum mendapat hak – hak nya sebagai warga negara Indonesia. Jika anggaran sebesar itu dipakai untuk pendopo, lalu kapan kami merasakan peningkatan pelayanan publik? Ini bukan tentang politik, ini tentang hati nurani.”

Ucapannya langsung disambut tepuk tangan dan sorakan dukungan dari massa mahasiswa. Banyak di antara mereka mengaku tersentuh karena gerakan yang awalnya mereka galang kini mendapatkan dukungan moral dari tokoh desa.

Kehadiran Kepala Desa Anti Bar juga menjelaskan bahwa isu pembangunan pendopo telah menyentuh lapisan masyarakat paling dasar. Menurut keterangannya, beberapa warga desa siap donasi melakukan gotong royong penggalangan dana untuk hadir di Mempawah, karena mereka merasa suara mereka selama ini sulit sampai ke telinga pemerintah kabupaten.

Suara Mahasiswa: Kritik Pedas Terhadap Pemerintah Daerah

Selama aksi, beberapa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan tuntutan mereka. Ada tiga poin utama yang menjadi fokus tuntutan aksi jilid kedua:

Transparansi anggaran pembangunan pendopo, Evaluasi prioritas pembangunan daerah, terutama kebutuhan mendesak di bidang layanan publik desa;

Penundaan atau pembatalan pembangunan hingga pemerintah menunjukkan kajian yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Kami bukan menolak pembangunan secara keseluruhan. Yang kami tolak adalah pembangunan yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Di desa masih banyak infrastruktur darurat, tetapi pemerintah ingin membangun pendopo mewah. Ini bentuk ketimpangan kebijakan.”

Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa siap berdialog dengan pemerintah kapan saja, namun mereka menolak jika dialog hanya menjadi formalitas tanpa tindak lanjut.

Reaksi Pemerintah Daerah: Respons yang Dinilai Terlambat

Sementara massa aksi memadati area kantor bupati, perwakilan pemerintah daerah baru muncul menjelang sore hari melalui Wakil Bupati mempawah, Menyampaikan bahwa pemerintah akan menampung aspirasi mahasiswa dan masyarakat, serta akan mengkaji ulang proyek pendopo bila diperlukan dan menjanjikan Bupati akan menemui massa, pada pertemuan berikutnya, hari ini beliau tidak hadir karena ada giat bersama instusi lain.Pungkas wakil bupati.

Namun pernyataan itu dianggap masih sangat normatif. Beberapa mahasiswa bahkan meneriakkan “Kami butuh keputusan, bukan janji!”

“Kami mengapresiasi pemerintah yang bersedia mendengar. Tetapi rakyat butuh kepastian, bukan sekadar kesediaan. Jika anggaran bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak, mengapa harus memaksakan pendopo?” ujarnya kepada wartawan.

Beberapa pengamat politik lokal menilai bahwa pemerintah daerah berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka harus menjaga stabilitas proyek strategis daerah, namun di sisi lain, tekanan publik semakin menguat. Jika pemerintah tetap memaksakan proyek di tengah gelombang penolakan, risiko politik jelang tahun politik semakin besar.

Perspektif Ekonomi: Apakah Pendopo Urgensi Atau Kemewahan?

Dari sisi ekonomi, polemik ini menyoroti bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran dalam kondisi fiskal terbatas. Pandangan sejumlah ekonom lokal menyebut bahwa alokasi anggaran untuk pendopo tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat luas dibandingkan investasi pada sektor pendidikan atau pelayanan kesehatan.

Selain itu, beberapa pelaku UMKM di Mempawah mengaku bahwa mereka sedang berjuang keras menghadapi inflasi dan penurunan daya beli. Pembangunan pendopo tidak dianggap membawa manfaat nyata bagi mereka.

Seorang pemilik warung kopi di kawasan pasar mengatakan:

“Kami ingin pemerintah fokus ke pasar, jalan, fasilitas umum. Pendopo itu tidak membuat dagangan kami laku. Yang kami butuhkan adalah kebijakan ekonomi yang berpihak.”

Tidak hanya Desa Anti Bar, beberapa kepala dusun dan tokoh masyarakat dari desa lain kabarnya ikut menyampaikan dukungan moral terhadap aksi mahasiswa. Meskipun tidak hadir langsung, mereka mengirimkan pernyataan sikap kepada panitia aksi atau melalui media sosial.

Fenomena ini menjadi tanda bahwa isu pendopo bukan sekadar isu kota, melainkan isu kabupaten yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat menyebut aksi mahasiswa ini sebagai “kebangkitan moral masyarakat Mempawah”.

Media Sosial Meledak: Diskusi Publik yang Tak Terbendung

Hashtag #TolakPendopoMewah, #MempawahBergerak, dan #SuaraDesaUntukRakyat menjadi trending lokal di beberapa platform sosial. Ribuan komentar masuk dari masyarakat yang turut memberikan opini mereka.

Beberapa warganet mendukung aksi mahasiswa dan mengecam proyek pendopo, sementara sebagian lainnya meminta agar masalah ini diselesaikan secara dialogis tanpa menimbulkan perpecahan.

Menariknya, video orasi Kepala Desa Anti Bar menjadi salah satu konten paling banyak dibagikan. Di dalam video tersebut, ia berbicara lantang mengenai ketimpangan prioritas pembangunan dan pentingnya pejabat mendengarkan suara rakyat.

Analisis Politik: Panggung Baru bagi Tokoh Desa dan Gerakan Mahasiswa

Beberapa analis politik lokal menilai bahwa aksi ini membuka halaman baru dalam hubungan antara pemerintah daerah, mahasiswa, dan masyarakat desa. Biasanya, demonstrasi mahasiswa hanya mendapat perhatian besar ketika isu provinsi atau nasional menjadi sorotan. Namun kali ini, isu lokal justru menjadi pemantik gerakan besar.

Kehadiran kepala desa dalam aksi mahasiswa dinilai sebagai simbol bahwa pemerintahan desa kini lebih percaya diri untuk menyampaikan suara kritis mereka. Hal ini dianggap sebagai perkembangan positif dalam demokrasi tingkat lokal, meskipun dapat memunculkan ketegangan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

Seorang pengamat menyatakan:

“Ini bukan sekadar penolakan proyek. Ini tentang menuntut perubahan paradigma pembangunan daerah. Masyarakat ingin pemerintah lebih berdiri di atas kebutuhan rakyat, bukan sekadar program formalitas.”

Selain itu, gelombang penolakan ini juga dapat berimplikasi pada dinamika politik menjelang Pilkada. Dukungan atau penolakan terhadap proyek pendopo bisa menjadi barometer elektabilitas para pejabat dan calon kepala daerah.

Masa Depan Proyek Pendopo: Tanda Tanya Besar

Hingga berita ini dibuat, belum ada keputusan resmi pemerintah daerah apakah pembangunan pendopo akan dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan. Namun tekanan masyarakat yang semakin kuat membuat pemerintah diprediksi harus mengambil langkah strategis dalam waktu dekat.

Beberapa analis memprediksi tiga kemungkinan:

Pemerintah menunda proyek dan melakukan evaluasi anggaran lebih transparan;

Proyek direvisi dengan mengurangi anggaran atau mengubah konsep pendopo agar lebih efisien;

Proyek dibatalkan demi meredam konflik sosial dan mengalihkan anggaran ke prioritas yang lebih mendesak.

Apa pun keputusan pemerintah, aksi mahasiswa jilid kedua ini telah menciptakan preseden kuat bahwa warga Mempawah bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi aktor aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Suara Rakyat Menjadi Nafas Demokrasi

Demo Mahasiswa Jilid 3 di Mempawah, dengan bergabungnya Kepala Desa Anti Bar dan tokoh desa lainnya, menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi tingkat lokal. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat, dari mahasiswa hingga aparat desa, memiliki kepedulian tinggi terhadap arah pembangunan daerah.

Aksi ini bukan hanya tentang menolak pendopo, tetapi tentang menuntut kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Di tengah kompleksitas pembangunan daerah, suara masyarakat adalah fondasi utama yang tidak boleh diabaikan.

Kepala Desa Anti Bar, dalam wawancara terakhir sebelum meninggalkan lokasi aksi, menyimpulkan sikap masyarakat dengan kalimat yang kemudian viral:

“Kami bukan menolak kemajuan. Kami hanya ingin kemajuan yang adil dan menyentuh semua lapisan masyarakat.”

Sejarah akan mencatat apakah perjuangan ini membuahkan hasil nyata. Namun yang jelas, suara rakyat telah bergema dengan lantang di Mempawah, dan gema itu akan terus terdengar hingga kebijakan benar-benar berpihak pada mereka yang paling membutuhkan.(Suryadi).