Jakarta, GemaTipikor – Selasa, 21 April 2026. Istilah efisiensi kian mengemuka dalam kebijakan publik maupun dunia korporasi. Ia sering diposisikan sebagai solusi atas berbagai keterbatasan sumber daya. Namun di balik itu, efisiensi sesungguhnya memiliki dua wajah: dapat mencerminkan kepedulian, atau justru menjadi bentuk sikap acuh—tergantung pada bagaimana ia diterapkan.
Efisiensi menjadi wujud kepedulian ketika dijalankan dengan orientasi keberlanjutan. Dalam konteks media dan lembaga publik, hal ini tercermin melalui penentuan prioritas yang tepat, perlindungan terhadap fungsi-fungsi strategis, serta komunikasi yang terbuka kepada publik. Efisiensi tidak semata soal penghematan, tetapi juga tentang optimalisasi kinerja melalui inovasi dan pengelolaan yang bijak.
Sebaliknya, efisiensi dapat berubah menjadi simbol ketidakpedulian ketika hanya berfokus pada angka. Pendekatan yang mengabaikan dampak terhadap sumber daya manusia, kualitas kerja, serta akses informasi publik berpotensi menimbulkan masalah baru. Kebijakan yang diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan semakin memperkuat kesan bahwa efisiensi dijalankan tanpa empati.
Dalam jangka panjang, praktik efisiensi yang sempit berisiko menggerus transparansi dan menurunkan kepercayaan publik. Hal ini menjadi krusial terutama dalam sektor jurnalisme dan birokrasi, di mana efisiensi berdampak langsung terhadap keberlangsungan fungsi kontrol sosial.
Pengurangan dukungan terhadap media, misalnya, dapat mempersempit ruang keterbukaan informasi, termasuk dalam peliputan lembaga hukum dan peradilan. Di sisi lain, kesejahteraan jurnalis yang terabaikan akan berimplikasi pada kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Pada akhirnya, efisiensi hanyalah alat. Nilainya tidak terletak pada seberapa besar penghematan yang dihasilkan, melainkan pada bagaimana ia digunakan—apakah untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan, atau sekadar memangkas tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas.
Editor: AH
PEnulis : Syamsul Bahri
