Kapolres Ngawi Menerima Kunjungan Ketua KKD Jatim
NGAWI, skpknews com
Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputera, S H., SI K., MH, menerima kunjungan Ketua Harian Komite Komunikasi Digital (KKD) Jawa Arief Rahman di ruang kerjanya, Kamis (23/3/2023)
Kegiatan tersebut selain bersilaturahim juga bertekad segera membentuk kepengurusan Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Ngawi agar fenomena kabar bohong, disinformasi yang semakin meningkat di tahun politik segera dapat diantisipasi.
Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi juga menyampaikan bahwa selama ini, Polres Ngawi telah melakukan koordinasi bersama semua pemangku kepentingan dalam membentuk kepengurusan Komite Komisi Digital (KKD).
“Dalam beberapa bulan belakangan ini, kami telah membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak dan pemangku kepentingan. Saat ini sudah membentuk tim, dan tinggal menunggu SK dari Bupati Ngawi,” ungkapnya.
Arief Rahman yang juga Ketua Asosiasi Media Siber (AMSI) Jawa Timur bersama dengan Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi menyadari bahwa stabilitas ekonomi, politik lokal, maupun kini tengah dipertaruhkan di masa ini.
Karena itu, kontestasi politik yang berjalan mulai 2023 hingga 2024 mendatang perlu diantisipasi agar tidak melahirkan friksi, persoalan hukum bahkan konflik sosial yang dapat merugikan semuanya.
“Saya sangat mengapresiasi Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi yang sudah satu frekuensi untuk mewujudkan Komite Komunikasi Digital di Ngawi,” kata Arief Rahman kepada Tribratanews Ngawi, pada Kamis (23/3/2023).
Arief Rahman juga menjelaskan, kuncinya harus berkolaborasi dengan melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan untuk ikut andil bersama demi terciptanya stabilitas keamanan nasional.
Dibentuknya Komite Komunikasi Digital sebagai filter dan clearing house (rumah penjernihan) terhadap informasi yang tersebar di masyarakat di ruang digital. Akan tetapi lebih penting lagi juga menjadi gerakan yang meningkatkan kualitas literasi digital publik, ini merupakan kerja besar dan berat.
“Polisi yang memiliki tugas memelihara keamanan dan mengunduh masyarakat, dengan adanya penyebaran hoaks, tentunya akan mempunyai tugas yang lebih berat lagi. Oleh karena itu, menjadi mandat kita semua, baik pemerintah, media, TNI-Polri, akademisi untuk bersama-sama menangkal penyebaran misinformasi disinformasi, ujaran kebencian yang banyak beredar di ruang publik, khususnya media sosial,” papar Arief.
Masih menurut Arief, KKD yang diinisiasi bersama oleh Pemprov Jatim, AMSI Jatim, PWI, Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya sejak tahun lalu dapat dijadikan salah satu solusi strategi menghadapi badai informasi di tahun politik.
“KKD yang melibatkan semua pemangku kepentingan diharapkan mampu mengedukasi publik dan memberikan pemahaman dengan literasi berita dan literasi digital, verifikasi informasi serta cek fakta,” kata Arief.
Kapolres Ngawi sangat mendukung pembentukan KKD yang salah satu fungsinya untuk menangkal kabar bohong. Apalagi hal tersebut menjadi kepentingan bersama dalam menjaga keamananitas keamanan dan stabilitas politik agar ekonomi terus tumbuh.
“Mengingat tahun sekarang sudah masuk tahun politik, demi kepentingan bersama, maka dengan adanya KKD, akan sangat membantu tugas kepolisian dalam menangkal hoaks informasi, ” jelasnya.
Dwiasi juga mengungkapkan, masyarakat Indonesia yang sangat aktif menggunakan media sosial memicu isu-isu besar. Kesadaran dan keahlian publik pengguna medsos sangat kurang, bahkan cenderung netizen menjadi hakim jalanan.
“Informasi hoaks yang beredar dan diterima masyarakat tanpa mengecek kebenarannya itu berdampak negatif dan bisa menggangu kamtibmas yang selama ini terjaga,” tutup Dwiasi
Bambang edy s sh
