Presiden Prabowo Lantik Komisi Percepatan Reformasi Polri
Tegaskan Komitmen Pembaruan Institusi Kepolisian RI
Jakarta I Gema Tipikor — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik Komite Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pembentukan komite ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penataan kelembagaan Polri, memperkuat profesionalisme aparat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Dalam susunan tersebut, Komisi akan dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yang selama ini dikenal sebagai tokoh pembaruan hukum tata negara di Indonesia.Berikut nama nama Susunan Komisi Percepatan Reformasi Polri:
1. Yusril Ihza Mahendra – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
2. Otto Hasibuan – Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri
4. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum
5. Mahfud MD – Menko Polhukam RI 2019–2024
6. Jimly Asshiddiqie – Ketua Mahkamah Konstitusi 2003–2008
7. Idham Aziz – Kapolri 2019–2021
8. Badrodin Haiti – Kapolri 2015–2016
9. Ahmad Dofiri – Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
10. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pembentukan komisi ini diharapkan mampu menghasilkan peta jalan reformasi Polri yang nantinya menjadi arah pembaruan struktural, mulai dari sistem pendidikan, pola rekrutmen, budaya kerja, fungsi pengawasan internal, hingga penguatan penegakan hukum berbasis keadilan serta penghormatan hak asasi manusia.
Seorang pejabat yang hadir dalam pelantikan menyampaikan bahwa komisi ini bukan sekadar simbol, tetapi motor percepatan reformasi yang akan berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
“Reformasi Polri bukan hanya soal memperkuat organisasi, tetapi memastikan negara hadir memberikan rasa aman dengan cara yang berkeadilan,” ujar sumber tersebut.
Komisi Reformasi Polri dijadwalkan mulai bekerja dalam waktu dekat untuk menyusun rekomendasi strategis bagi Presiden. (TIM)
