RN di Ujung Tanduk: Ahli Waris dan Warga Mempawah Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Bermiliar Rupiah
Kalimantan Barat|Gematipokor.com — Gelombang desakan publik terhadap penegakan hukum di Kalimantan Barat kembali menguat. Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Ahli Waris bersama perwakilan warga Kabupaten Mempawah menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Jakarta Selatan, pada 7 November 2025 mendatang.
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan dan tuntutan agar KPK segera menindaklanjuti dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang disebut-sebut melibatkan mantan Bupati Mempawah yang kini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat, RN.
Koordinator aksi, Mahadir, menuturkan bahwa sejumlah proyek di era kepemimpinan RN di Kabupaten Mempawah diduga bermasalah, di antaranya proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kijing yang hingga kini terbengkalai serta pembebasan lahan proyek yang belum diselesaikan kepada ahli waris tanah.
> “Gubernur Kalimantan Barat, RN, tidak boleh lepas dari pengawasan KPK. Rekam jejaknya selama dua periode menjadi Bupati Mempawah sarat dengan indikasi penyimpangan. Sekali korupsi, selanjutnya akan terus korupsi,” tegas Mahadir di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Ia juga menyinggung dugaan kuat adanya praktik KKN dalam proyek pembangunan Jalan Sekabuk di wilayah Mempawah yang diduga turut melibatkan RN.
> “Kami menduga keterlibatan RN dalam proyek jalan tersebut sangat kuat. KPK harus turun tangan, memeriksa, dan menindak tanpa pandang bulu. Jangan biarkan uang rakyat terus dijarah,” ujarnya.
Mahadir menambahkan, RN sebelumnya pernah beberapa kali dimintai keterangan dalam sejumlah proyek saat masih menjabat Bupati. Namun, munculnya nama RN kembali dalam dugaan kasus baru justru menimbulkan keresahan masyarakat.
> “Sekarang RN menjabat Gubernur Kalbar, tapi namanya kembali disebut dalam dugaan korupsi. Ini alarm serius bagi penegak hukum. Kami mendesak KPK dan Kejagung bertindak cepat dan tegas,” tandasnya.
Menurut Mahadir, masyarakat Mempawah menjadi pihak paling dirugikan dari berbagai proyek bermasalah tersebut.
> “Pembangunan yang hanya berorientasi pada kepentingan politik dan bagi-bagi proyek telah merugikan rakyat. Jalan cepat rusak, air tidak mengalir, tapi mereka yang bermain proyek justru menikmati hasilnya,” katanya dengan nada kecewa.
Mahadir menyebut aksi di KPK ini adalah wujud ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan RN yang dinilai jauh dari prinsip integritas dan keberpihakan pada rakyat.
> “Kasus-kasus ini mencerminkan tabiat RN sebagai pejabat publik. Bagaimana mungkin berbicara soal kesejahteraan rakyat jika hak rakyat sendiri dirampas dan diabaikan,” ucapnya tegas.
Ia juga menegaskan bahwa jika KPK menemukan cukup bukti, pihaknya mendorong penetapan RN sebagai tersangka.
> “Seorang gubernur yang terindikasi korupsi dan melakukan perampasan tanah rakyat tidak layak memimpin. Ini berbahaya bagi kebijakan publik dan masa depan Kalbar,” pungkasnya
Mahadir memastikan bahwa aksi demonstrasi akan terus berlanjut hingga KPK benar-benar menindaklanjuti laporan masyarakat.
> “Kami tidak akan berhenti bersuara. Ini demi keadilan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Mempawah khususnya, dan Kalimantan Barat pada umumnya,” tutupnya. (TIM)
