Efisiensi Anggaran Mencekik, Dinas Pangan Sintang Tetap Berdiri Di Garda Terdepan
Di Tengah Keterbatasan, Ketahanan Pangan Tak Boleh Tumbang
Sintang I GemaTipikor — Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat mulai menunjukkan dampak nyata hingga ke daerah. Namun di tengah tekanan tersebut, Dinas Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang menegaskan satu sikap: ketahanan pangan tidak boleh runtuh.
Komitmen itu mengemuka saat Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus dialog terbuka di kantor dinas. Pertemuan ini menjadi ruang jujur untuk membedah realitas di lapangan—bahwa efisiensi bukan sekadar angka, melainkan tekanan nyata terhadap kinerja pelayanan publik.
Kepala Dinas Pangan dan Hortikultura Sintang, Martin Nandung, tidak menampik bahwa ruang gerak instansinya kini semakin sempit. Dampak dari kebijakan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terasa langsung hingga ke struktur operasional daerah.
Di Sintang, efisiensi itu diterjemahkan secara ekstrem: anggaran operasional dinas menyusut hingga kisaran Rp5 juta per tahun—angka yang nyaris tak masuk akal untuk menopang kebutuhan dasar seperti listrik, administrasi, hingga alat tulis kantor.
“Ruang gerak memang tertekan, tetapi pelayanan tidak boleh berhenti,” tegas Martin, menunjukkan sikap tanpa kompromi.
Ia memastikan, meski dengan segala keterbatasan, program pendampingan masyarakat tetap berjalan. Penyesuaian dilakukan, strategi diubah, tetapi kehadiran negara di sektor pangan tidak boleh hilang.
Sekretaris dinas, Sonya Puspasari, menegaskan bahwa kondisi ini menuntut perubahan cara kerja yang lebih cerdas.
“Efisiensi bukan sekadar pemangkasan. Ini soal bagaimana kami tetap efektif, tepat sasaran, dan tidak kehilangan fungsi pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua ASWIN Kalbar, Budi Gautama, menilai kondisi ini harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar masyarakat memahami bahwa tekanan fiskal di daerah bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan serius yang berdampak langsung pada pelayanan.
“Pers harus hadir menyampaikan fakta, bukan sekadar angka. Ini realitas di lapangan yang harus diketahui publik,” tegasnya.
Kunjungan ini sekaligus menegaskan fungsi kontrol sosial media dalam mengawal kebijakan pemerintah. Sebab, di balik angka efisiensi ratusan triliun, terdapat dinamika nyata yang dihadapi aparat di daerah.
Efisiensi anggaran kini bukan lagi sekadar kebijakan fiskal—ia telah berubah menjadi ujian ketahanan birokrasi. Dan di Sintang, ujian itu dijawab dengan satu sikap tegas: tetap berdiri di garis depan.
Ketika anggaran dipangkas, komitmen justru dipertegas. Karena bagi Dinas Pangan Sintang, menjaga ketahanan pangan bukan pilihan—melainkan kewajiban yang tak bisa ditunda.(Irfan Tiago)
