13 Kali Berturut-turut! Labusel Kembali Raih WTP, Bukti Tata Kelola Keuangan Daerah Tak Pernah Luntur

LABUSEL, Gematipikor.com– Prestasi gemilang kembali diraih Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Labusel berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Angka “13” bukan sekadar catatan. Ia menjadi bukti nyata konsistensi Pemkab Labusel menjaga marwah tata kelola keuangan daerah: transparan, akuntabel, dan profesional. Di tengah dinamika birokrasi yang tak selalu mudah, Labusel memilih jalan disiplin dan terus dipercaya.

Momen penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung khidmat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jumat (29/5/2026). Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang dan Ketua DPRD Labusel Ari Winata. Di sisi mereka berdiri Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, http://S.STP., http://M.AP., menyaksikan capaian yang kembali mengharumkan nama daerah.

Paula Henry Simatupang menegaskan, opini WTP bukan hadiah. Opini itu lahir dari penilaian ketat terhadap empat pilar utama: kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kelengkapan pengungkapan informasi keuangan.

BPK juga menyampaikan apresiasi. Proses pemeriksaan di Labusel dinilai berjalan lancar berkat komitmen dan keterbukaan jajaran pemerintah daerah. Tidak ada ruang bagi “kejutan” karena semua dikelola sesuai aturan sejak awal.

Bupati Fery Sahputra Simatupang tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Baginya, WTP ke-13 ini adalah hasil kerja kolektif, bukan kerja satu orang atau satu OPD.

“Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-13 ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.

Lebih dari sekadar angka, Bupati mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas dan profesionalisme. Karena menurutnya, kepercayaan masyarakat jauh lebih mahal dari sekadar predikat. Kepercayaan itu harus dirawat lewat kolaborasi dan kerja jujur setiap hari.

Pada hari yang sama, BPK RI Perwakilan Sumut juga menyerahkan LHP kepada 14 daerah lain di Sumut. Daftarnya meliputi Kabupaten Asahan, Karo, Deli Serdang, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, dan Kota Pematangsiantar.