Sidang Kehormatan Hakim Jadi Bukti MA dan KY Bersih-bersih Internal
Jakarta, GemaTioikor – Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Komisi Yudisial Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kehormatan dan integritas lembaga peradilan melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar pada Senin, 25 Mei 2026.
Sidang berlangsung di Gedung Mahkamah Agung RI, tepatnya di Ruang Prof. Dr. Mr. Wiryono Prodjodikoro, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9–13, Jakarta Pusat, mulai pukul 09.00 WIB. Sidang tersebut memeriksa seorang hakim berinisial Y terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Dalam persidangan terungkap, Terlapor diduga menjanjikan dapat mengurus perkara pada tingkat kasasi dengan imbalan uang sebesar Rp1 miliar. Tindakan tersebut dinilai mencederai integritas profesi hakim serta merusak kepercayaan publik terhadap citra dan wibawa lembaga peradilan.
Setelah melalui proses pemeriksaan dan mempertimbangkan berbagai aspek etik serta dampak perbuatannya terhadap marwah peradilan, Majelis Kehormatan Hakim secara mufakat menjatuhkan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Putusan itu menjadi pesan tegas bahwa lembaga peradilan tidak memberi ruang bagi praktik-praktik yang merusak integritas hakim dan kewibawaan pengadilan. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap peradilan yang bersih dan berintegritas, penegakan etik dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Sidang MKH juga dipandang bukan sekadar mekanisme penjatuhan sanksi, melainkan instrumen menjaga kehormatan profesi hakim sebagai pilar utama penegakan hukum. Integritas hakim menjadi fondasi penting karena putusan pengadilan tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum semata, tetapi juga kualitas moral dan independensi aparat peradilan.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur peradilan agar senantiasa menjaga citra dan wibawa lembaga. Sebab ketika integritas runtuh, yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, melainkan juga kewibawaan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Reporter: AH
Penulis: M. Khusnul Khuluq
