Jakarta, GemaTipikor – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, pada Rabu dini hari (3/6/2026). Kegiatan tersebut menarik perhatian publik karena berlangsung hanya sehari setelah pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan pantauan di lokasi, aktivitas perkantoran sempat mengalami gangguan saat jam kerja dimulai. Sejumlah pegawai terlihat menunggu di area lobi dan halaman gedung karena akses ke sejumlah ruangan masih dibatasi selama proses penggeledahan berlangsung.
Gerbang utama kantor BGN juga dilaporkan sempat ditutup untuk mendukung kelancaran kegiatan penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang dilakukan tim Kejaksaan Agung.
Hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi mengenai perkara yang menjadi dasar penggeledahan tersebut. Penyidik juga belum menyampaikan informasi terkait dokumen maupun barang bukti yang menjadi fokus pemeriksaan.
Upaya konfirmasi kepada pejabat terkait di lingkungan Kejaksaan Agung masih belum memperoleh tanggapan resmi. Karena itu, latar belakang penggeledahan dan kaitannya dengan perkara tertentu masih menunggu penjelasan dari otoritas berwenang.
Waktu pelaksanaan penggeledahan menjadi sorotan karena bertepatan dengan perubahan kepemimpinan di BGN. Pada Selasa malam (2/6/2026), Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Dalam kesempatan yang sama, dua wakil kepala lembaga tersebut juga turut diganti.
Pemerintah menjelaskan bahwa pergantian pimpinan merupakan bagian dari evaluasi terhadap kinerja BGN setelah sekitar satu setengah tahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi tersebut disebut mempertimbangkan hasil pemantauan pemerintah, masukan dari kementerian dan lembaga terkait, serta respons masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Perhatian publik juga tertuju pada hubungan kelembagaan antara BGN dan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, pada Maret 2026, kedua institusi diketahui menjalin kerja sama dalam pengawasan pelaksanaan Program MBG guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program di berbagai daerah.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan Program MBG maupun kerja sama pengawasan yang pernah dilakukan kedua lembaga. Oleh karena itu, berbagai dugaan yang berkembang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Kasus ini mendapat perhatian luas karena BGN merupakan lembaga strategis yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas nasional yang menyasar jutaan pelajar, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia.
Sampai saat ini, proses penggeledahan dan penyelidikan masih berlangsung. Publik menantikan penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai latar belakang tindakan tersebut serta perkembangan penanganan perkara yang sedang didalami penyidik.
Pemerintah maupun aparat penegak hukum diharapkan dapat menyampaikan informasi secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan tata kelola program publik.
Reporter: Ali Han
