Pelantikan 25 Pejabat Pengawas, Mahkamah Agung Perkuat Reformasi Birokrasi Berbasis Integritas
Jakarta, GemaTipikor – Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI, Sugiyanto, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah jabatan 25 Pejabat Pengawas di lingkungan Mahkamah Agung, Jumat (26/6/2026), di Lantai 2 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.
Dalam arahannya, Sugiyanto menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan Mahkamah Agung melalui peningkatan kinerja, penguatan budaya kerja, serta inovasi dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, jabatan pengawas memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara kebijakan organisasi dengan pelaksanaan di lapangan.
“Jabatan pengawas memiliki posisi strategis dalam organisasi. Pada level inilah kebijakan diterjemahkan menjadi pelaksanaan, target diwujudkan menjadi kinerja, dan nilai-nilai organisasi ditanamkan dalam budaya kerja sehari-hari,” ujar Sugiyanto.
Ia juga mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk membangun budaya kerja yang kolaboratif, menghadirkan berbagai inovasi, serta mampu memberikan solusi atas setiap tantangan yang dihadapi organisasi.
Selain itu, Sugiyanto mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan amanah moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan.
“Sumpah adalah ikatan moral dan spiritual yang menghubungkan tanggung jawab jabatan dengan pertanggungjawaban kepada Allah SWT,” tegasnya.
Dalam prosesi pengambilan sumpah, para pejabat berkomitmen untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengabdi kepada bangsa dan negara, menjunjung tinggi etika jabatan, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Mereka juga mengucapkan komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan menghindari segala bentuk perbuatan tercela dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur Mahkamah Agung.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun birokrasi peradilan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Reporter: Ali Han
Humas MARI
