FORSIMEMA: Sikap Ketua MA Sunarto Tak Membebani Satker Perkuat Integritas Peradilan

Jakarta, GemaTipikor –12 Juli 2026. Komitmen Ketua Mahkamah Agung Sunarto untuk tidak membebani satuan kerja (satker) di daerah dengan penyediaan fasilitas mewah saat kunjungan kerja dinilai menjadi contoh nyata penerapan integritas di lingkungan peradilan. Sikap tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya membangun budaya birokrasi yang lebih sederhana, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

Dalam praktik birokrasi, kunjungan pejabat tinggi ke daerah kerap diikuti berbagai persiapan yang membutuhkan anggaran tambahan, mulai dari akomodasi hingga penyambutan. Dengan memilih menggunakan fasilitas kedinasan secara wajar dan tidak meminta pelayanan berlebihan dari satker, Ketua MA dinilai telah mengurangi beban administratif maupun finansial yang selama ini sering dihadapi pengadilan di daerah.

Kebijakan tersebut juga dipandang sejalan dengan prinsip penguatan integritas dan pengawasan internal. Penolakan terhadap fasilitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dinilai dapat meminimalkan peluang terjadinya gratifikasi maupun perlakuan istimewa yang berpotensi memengaruhi independensi hubungan antara pimpinan dan bawahan.

Selain itu, pendekatan yang lebih sederhana memungkinkan kunjungan kerja lebih difokuskan pada substansi pembinaan. Agenda seperti evaluasi pelayanan publik, pelaksanaan sistem peradilan elektronik, penyelesaian kendala teknis di lapangan, serta penguatan integritas hakim dan aparatur peradilan menjadi perhatian utama dibandingkan aspek seremonial.

Dari sisi organisasi, kebijakan tersebut dinilai memberi dampak positif bagi pimpinan pengadilan di daerah karena mereka dapat lebih berkonsentrasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat tanpa terbebani kewajiban memberikan fasilitas di luar standar kedinasan. Di sisi lain, langkah itu juga dinilai berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum FORSIMEMA, Syamsul Bahri, yang menilai praktik integritas perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya pernyataan. Menurutnya, keteladanan pimpinan menjadi faktor penting dalam membangun budaya organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Catatan redaksi: Sejumlah penilaian dalam artikel ini merupakan pendapat dan analisis penulis, sedangkan fakta yang disajikan berkaitan dengan kebijakan dan praktik yang disebutkan dalam naskah. Dengan demikian, pembaca dapat membedakan antara informasi faktual dan opini yang disampaikan narasumber.

Reporter: Ali Han
Rilis: Ketum FORSIMEMA