Kepala BSDK MA: Diam Bukan Strategi, Media Harus Jadi Corong Fakta Peradilan
Bogor, GemaTipikor – Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil (BSDK) Mahkamah Agung, Dr. Syamsul Arief, menegaskan bahwa pengelolaan citra lembaga peradilan tidak dapat dilakukan hanya dengan bersikap pasif atau memilih diam ketika menghadapi dinamika informasi di ruang publik. Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang utuh dan membangun pemahaman masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Workshop Jurnalistik bagi Redaktur Portal Berita Online di lingkungan Mahkamah Agung RI yang berlangsung di Hotel Aston Bogor, Rabu (15/7/2026).
“Mengelola citra tidak dapat dilakukan hanya dengan diam. Media harus menjadi sarana bagi lembaga untuk menjelaskan kepada masyarakat,” ujar Dr. Syamsul Arief.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan sebuah organisasi lahir dari kemauan untuk terus berbenah dan mencari solusi atas berbagai tantangan. Dalam konteks komunikasi publik, persepsi masyarakat terhadap lembaga sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima, sehingga pengelolaan komunikasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Menurutnya, pada masa lalu lembaga peradilan cenderung memilih tidak memberikan penjelasan ketika menghadapi pemberitaan atau persepsi negatif. Sikap tersebut justru membuka ruang bagi pihak lain untuk membentuk opini tanpa adanya klarifikasi dari institusi.
“Dengan membangun media sendiri, kita ingin publik juga mendengarkan sesuatu dari versi kita. Bukan untuk menutupi fakta, melainkan untuk menyampaikan fakta secara utuh,” katanya.
Dr. Syamsul Arief juga mengisahkan pengalaman seorang hakim di Tangerang yang menangani perkara narkotika dan mendapat apresiasi masyarakat atas putusannya. Ketika muncul rencana pemindahan hakim tersebut ke Ambon, perhatian publik dan pemberitaan media nasional disebut turut memengaruhi dinamika kebijakan hingga rencana mutasi itu tidak jadi dilaksanakan.
Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa media arus utama memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik sekaligus dapat menjadi ruang advokasi ketika muncul kebijakan yang dinilai berkaitan dengan independensi, profesionalisme, maupun kepentingan lembaga peradilan.
Ia juga menyinggung pemberitaan mengenai Hakim Ridwan Mansur saat bertugas di Argamakmur. Pemberitaan yang proporsional mengenai pelaksanaan tugas hakim, menurutnya, mampu membangun citra positif yang pada akhirnya memberikan dampak baik bagi institusi peradilan secara keseluruhan.
Selain itu, Dr. Syamsul Arief menyoroti sejumlah hakim yang dinilai berhasil membangun komunikasi publik secara baik dan menjadi perhatian media. Salah satunya adalah Hakim Andi Andoyo. Ia juga mengingat kembali diskursus hukum mengenai penggunaan saksi mahkota yang pernah berkembang di media nasional sebagai contoh bahwa pandangan hakim dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan wacana hukum di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Syamsul Arief menyambut positif perkembangan berbagai media internal di lingkungan Mahkamah Agung. Menurutnya, kehadiran media internal tidak hanya menciptakan kompetisi yang sehat, tetapi juga menjadi ruang bagi aparatur peradilan untuk berkarya dan berkontribusi dalam memperkuat komunikasi kelembagaan.
“Media harus digunakan sebagai alat untuk membangun citra yang baik bagi Mahkamah Agung,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa integritas tidak cukup hanya menjadi nilai yang diyakini, tetapi harus dibuktikan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
Menutup arahannya, Dr. Syamsul Arief mengajak seluruh pengelola media di lingkungan Mahkamah Agung untuk meninggalkan sikap egosentris dalam pemberitaan serta memperkuat sinergi menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
“Buang jauh-jauh egosentrisme dalam pemberitaan. Ke depan, perjuangan kita adalah membangun pengelolaan media dan teknologi informasi yang terintegrasi untuk kepentingan Mahkamah Agung dan badan peradilan,” pungkasnya.
Reporter: Ali Han
Humas MARI
