Kemendagri Dorong Gubernur Perkuat Sinergi Daerah, Cegah Korupsi, dan Tingkatkan Pelayanan Publik
Lombok Barat, GemaTipikor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran gubernur dalam memperkuat koordinasi antarpemerintah, menjaga integritas, serta menghadirkan kepemimpinan yang mampu mentransformasi daerah di tengah dinamika tantangan nasional maupun global.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja (Raker) Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ballroom Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).
Mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Bima menjelaskan bahwa gubernur memiliki peran strategis sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, koordinasi yang solid dengan pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Ia menyampaikan arahan Mendagri agar para gubernur secara rutin menggelar koordinasi bersama bupati, wali kota, serta organisasi perangkat daerah (OPD), baik melalui pertemuan langsung maupun secara daring.
Menurut Bima, koordinasi yang konsisten merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan secara efektif hingga ke daerah.
Selain itu, para gubernur juga diminta memimpin langsung pelaksanaan program-program strategis, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Kepemimpinan daerah, katanya, tidak cukup hanya didelegasikan kepada sekretaris daerah, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan aktif kepala daerah dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Wamendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai upaya mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Di samping itu, penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah juga diminta menjadi perhatian serius agar tidak terus menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam arahannya, Bima menegaskan bahwa penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh menjadi alasan menurunnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah daerah diminta tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta menghindari kinerja yang rendah.
Ia menilai kepala daerah saat ini dituntut menjadi pemimpin transformasional yang mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Bima, terdapat lima tantangan utama yang harus dihadapi kepala daerah, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji politik kepada masyarakat, perkembangan algoritma media sosial, serta potensi persoalan hukum yang harus diantisipasi sejak dini.
Di sisi lain, Bima juga mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sumber daya manusia. Mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Robert E. Lucas Jr., ia menekankan bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya bergantung pada investasi fisik dan teknologi, tetapi juga pada kualitas pendidikan, pelatihan, inovasi, dan pengembangan kapasitas manusia.
Rapat kerja APPSI tersebut turut dihadiri Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, para gubernur dari berbagai provinsi atau yang mewakili, serta jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah sekaligus menyamakan langkah dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Reporter: Ali Han
Sumber: Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri
