Aliansi Mahasiswa Kalbar Menggugat: Evaluasi MBG
Hentikan Proyek Kekuasaan, Prioritaskan Pendidikan!
Pontianak I GemaTipikor — Hari Kamis 26 Februari 2026 Gelombang kritik keras menggema di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kalbar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menuntut pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama kebijakan negara.
Massa aksi awalnya dipersilakan masuk ke salah satu ruangan di dalam gedung dewan. Namun karena kapasitas terbatas, mahasiswa meminta forum dipindahkan ke ruang yang lebih representatif agar seluruh peserta dapat menyampaikan aspirasi. Setelah terjadi dorongan massa, pertemuan akhirnya digelar di ruang rapat paripurna.
MBG Disorot: Kebijakan Nasional, Realitas Daerah Berbeda
Dalam forum tersebut, mahasiswa menilai pelaksanaan MBG belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan infrastruktur daerah.
Indah, salah satu perwakilan mahasiswa, menegaskan bahwa kebijakan berskala nasional tidak bisa dipukul rata.
“Kebijakan nasional tidak bisa dikerjakan serentak tanpa melihat kondisi daerah. Dapur Kalimantan berbeda dengan dapur di Jawa atau Papua,” ujarnya tajam.
Ia juga menyoroti dugaan praktik pembagian proyek dalam pengelolaan dapur MBG yang dinilai tidak selaras dengan semangat pemberdayaan UMKM sebagaimana menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan sampai ini hanya jadi proyek kekuasaan, bukan kerja untuk rakyat,” tegasnya.
Mahasiswa bahkan mengaitkan kebijakan tersebut dengan ironi sosial di lapangan. Mereka mempertanyakan efektivitas program jika masih ada anak yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.
Reformasi Polri hingga Tambang Ilegal
Tak hanya MBG, forum tersebut juga diwarnai desakan reformasi institusi Polri. Mahasiswa menyoroti dugaan kekerasan oleh aparat serta mempertanyakan akuntabilitas terhadap kasus-kasus yang terjadi.
“Jika seseorang melanggar hukum seperti balap liar, hukum sesuai aturan. Jangan sampai kehilangan nyawa,” ujar salah satu orator, merujuk dugaan kasus penganiayaan oleh oknum aparat.
Isu lain yang mengemuka adalah kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari layak. Mahasiswa menilai ironi terjadi ketika sektor pendidikan belum menjadi prioritas anggaran yang memadai.
“Gaji guru honorer lebih kecil daripada petugas SPPG. Ini paradoks,” seru Saiful, perwakilan massa lainnya.
Selain itu, mahasiswa menyoroti kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin (PETI), deforestasi, serta buruknya infrastruktur jalan di sejumlah daerah. Disebutkan pula adanya korban meninggal dunia akibat sulitnya akses jalan menuju fasilitas kesehatan.
Tuntutan Tegas: DPRD Harus Kawal Kebijakan
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta DPRD Kalbar tidak sekadar menjadi forum dengar pendapat, melainkan aktif mengawal dan mengevaluasi kebijakan eksekutif, baik di tingkat daerah maupun pusat. Mereka juga mendesak pelibatan ahli gizi, tenaga kesehatan, serta masyarakat sipil dalam evaluasi MBG agar program benar-benar menyentuh kelompok rentan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, mengakui bahwa pelaksanaan MBG melibatkan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Ia menyatakan evaluasi terhadap pelaksanaan program di sejumlah titik memang perlu dilakukan.
Aksi berlangsung dinamis dengan penyampaian aspirasi secara bergantian sebelum ditutup dengan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.
Gelombang kritik dari mahasiswa ini menjadi sinyal keras bahwa kebijakan publik tidak boleh berjalan tanpa pengawasan. Bagi Aliansi Kalbar Menggugat, negara harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak pada pendidikan, kesejahteraan guru, dan keadilan sosial—bukan sekadar program seremonial.( BSG )
