Indonesia Kejar Pertumbuhan 7–8 Persen, Andalkan Swasta dan Disiplin Fiskal
Jakarta, GemaTipikor – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan arah kebijakan ekonomi yang agresif namun terukur: mendorong pertumbuhan tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Tahun 2026 di Jakarta,(Rabu 22/04/2026).
Target yang dipasang tidak main-main. Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7–8 persen dalam jangka panjang. Namun, ambisi ini tidak bertumpu pada belanja negara semata. Strateginya jelas: disiplin fiskal dipadukan dengan dorongan kuat terhadap sektor swasta sebagai motor utama ekonomi.
Menkeu menegaskan, sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional digerakkan oleh sektor swasta. Artinya, tanpa ekspansi dunia usaha, target pertumbuhan tinggi sulit tercapai. Karena itu, kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk memperkuat iklim investasi, memperluas akses pembiayaan, dan memastikan kepastian regulasi.
“Private sector harus hidup dan tumbuh lebih kuat agar kontribusinya terhadap ekonomi semakin signifikan,” tegasnya.
Di tengah tekanan global—mulai dari konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga suku bunga tinggi—pemerintah mengklaim fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Pertumbuhan bertahan di kisaran 5 persen, inflasi terkendali, dan defisit APBN dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB. Rasio utang pun relatif aman di sekitar 40 persen.
Dari sisi penerimaan, kinerja pajak menunjukkan lonjakan signifikan. Dalam dua bulan pertama 2026, penerimaan pajak disebut tumbuh hingga 30 persen. Ini menjadi bantalan penting bagi APBN, ditambah dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memberi ruang bagi pemerintah untuk meredam gejolak harga energi global.
“Defisit terkendali, buffer kuat. Dalam ekonomi modern, kredibilitas adalah segalanya,” ujar Menkeu.
Namun, pendekatan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur kini lebih selektif. Tidak semua proyek akan dibiayai. Hanya proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda besar yang diprioritaskan.
APBN diposisikan bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan katalis. Pemerintah mendorong skema pembiayaan campuran (blended finance) serta kerja sama pemerintah dan swasta (PPP) untuk menutup kesenjangan pembiayaan.
Peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT SMI juga diperkuat untuk menjembatani kebutuhan investasi infrastruktur.
“Belanja pemerintah hanya sekitar 10 persen dari PDB. Sisanya berasal dari sektor swasta. Jadi kolaborasi adalah kunci,” pungkasnya.
Di tengah optimisme tersebut, tantangan tetap ada: menjaga konsistensi kebijakan, memastikan eksekusi proyek tepat sasaran, serta menjaga kepercayaan pasar. Tanpa itu, target pertumbuhan tinggi berisiko menjadi sekadar ambisi di atas kertas.
Editor: AH
