Jakarta, GemaTipikor – Pemerintah terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui program modernisasi armada tangkap nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembangunan 1.582 unit kapal ikan modern untuk nelayan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat kedaulatan maritim nasional.
Pengumuman tersebut disampaikan Presiden saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5). Program itu menjadi salah satu langkah pemerintah mendorong nelayan lokal “naik kelas” melalui modernisasi armada penangkapan ikan dan penguatan ekonomi berbasis pesisir.
Di hadapan nelayan dan masyarakat setempat, Presiden menegaskan pembangunan kapal akan mulai direalisasikan tahun ini melalui skema bantuan pemerintah yang dijalankan berbasis koperasi nelayan.
“Saya sering diejek Prabowo ini, Prabowo itu, tetapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan,” ujar Prabowo.
Pemerintah mendorong pembentukan koperasi nelayan di berbagai daerah agar distribusi bantuan kapal lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Kapal yang dibangun terdiri atas berbagai ukuran, mulai kapal kecil hingga kapal besar yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah penangkapan ikan masing-masing daerah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pembangunan kapal dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028. Dari total 1.582 kapal, sekitar 1.000 unit di antaranya merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang diprioritaskan mendukung aktivitas ekonomi di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurut Trenggono, program tersebut sekaligus menjadi langkah peremajaan armada perikanan nasional yang sebagian besar telah berusia tua dan memiliki keterbatasan teknologi. Pemerintah juga memastikan seluruh kapal diproduksi di dalam negeri untuk memperkuat industri galangan kapal nasional serta membuka peluang kerja baru di sektor maritim.
Selain pembangunan armada, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyiapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan mengoperasikan kapal modern tersebut. Pelatihan awak kapal disiapkan melalui sekolah-sekolah perikanan dan pembinaan masyarakat pesisir di kawasan KNMP.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan tahap awal program difokuskan pada pembangunan 50 unit kapal modern sepanjang 2026. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan rantai pasok material, peralatan, hingga kesiapan galangan kapal nasional.
“Membangun kapal harus benar-benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional serta memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi. Kita harus siapkan semua mulai dari desain, bahan baku, kelengkapan lainnya hingga kesiapan galangan kapal yang akan membangunnya,” ujar Latif.
Program modernisasi armada perikanan nasional tersebut juga mendapat dukungan internasional. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke London pada awal 2026, Pemerintah Inggris menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan 1.500 kapal ikan Indonesia melalui kerja sama maritim kedua negara. Dukungan itu disampaikan langsung Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pertemuan bilateral di Downing Street.
Pemerintah menilai modernisasi kapal ikan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas nelayan, memperluas jangkauan penangkapan ikan, dan memperkuat ekonomi biru nasional. Kehadiran kapal modern juga diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus dipercepat sebagai pusat ekonomi pesisir terpadu. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 100 KNMP pada 2025, dengan 65 lokasi disebut telah rampung dibangun. Kawasan tersebut dirancang dilengkapi hunian nelayan, fasilitas pengolahan hasil laut, hingga penguatan koperasi masyarakat.
Bagi pemerintah, pembangunan ribuan kapal ikan dan kampung nelayan dinilai bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari transformasi kebijakan maritim nasional agar nelayan Indonesia menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya laut nasional.
Editor: AH
