PATI, Gematipikor.com – Kota Pati lumpuh total, Rabu (13/08/2025), ketika lautan manusia membanjiri pusat pemerintahan. Ratusan ribu warga dari berbagai penjuru menyerbu Kantor Bupati, DPRD, hingga menutup sebagian besar Alun-Alun Pati. Dengan bendera besar bertuliskan “Aliansi Masyarakat Pati Bersatu”, mereka bersatu dalam satu seruan yang menggema: lengserkan Bupati Sudewo.
Awalnya, pemicu gelombang unjuk rasa ini adalah kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen setelah 14 tahun tak mengalami kenaikan. Meski belakangan kebijakan tersebut dibatalkan, tensi di tengah masyarakat tetap tinggi, dan isu pun bergeser menjadi tuntutan politik untuk menurunkan sang bupati.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menanggapi rencana aksi besar ini dengan menyerukan perdamaian. “Kami berharap semua pihak menjaga sikap nasionalisme, keutuhan, dan kebersamaan. Mari kita hindari tindakan anarkistis,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin saat ditemui di Universitas PGRI Semarang.
Gus Yasin menegaskan, Pemprov Jateng menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi massa. Ia memastikan pihaknya telah mengkaji dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati, serta berkoordinasi dengan Bupati Sudewo dan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar.
“Kami sudah menerima laporan dan mengetahui langkah-langkah penanganan yang diambil. Kami terus memantau agar masalah ini tidak semakin memanas,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Yasin juga mengingatkan para kepala daerah di Jateng untuk lebih bijaksana dalam menetapkan kebijakan publik. Menurutnya, kasus di Pati menjadi pelajaran penting agar aturan baru disosialisasikan terlebih dahulu sebelum diputuskan.
“Kita dipilih oleh rakyat melalui pesta demokrasi, jadi sudah seharusnya mendengar aspirasi mereka. Baik itu Perbup, Pergub, maupun Perda, semuanya perlu dipaparkan ke publik sebelum ditetapkan agar tidak menimbulkan gejolak,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung di pusat Kota Pati ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah daerah yang dikenal sebagai Bumi Mina Tani tersebut. Ribuan spanduk, poster, dan orasi lantang mewarnai jalannya protes, menandai babak baru ketegangan politik antara masyarakat dan pemerintah daerah.(AS)
