OTT KPK Guncang Pati: Bupati Sudewo Dicokok, Dugaan Suap Miliaran dari Rekrutmen Perangkat Desa
Pati I GemaTipikor — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghantam jantung kekuasaan daerah. Senin pagi, 19 Januari 2026, lembaga Anti Rasuah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pati dan mengamankan Bupati Pati, Sudewo. Peristiwa ini langsung menyulut kegaduhan politik dan mempertanyakan integritas tata kelola pemerintahan desa.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” tegasnya dalam keterangan tertulis.
Saat ini, Sudewo menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah. Politikus Partai Gerindra itu diduga menerima uang suap bernilai miliaran rupiah yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa—sebuah praktik yang, jika terbukti, mencederai demokrasi di akar rumput.
Informasi yang dihimpun menyebut, penyerahan uang terjadi pada Minggu malam, 18 Januari 2026, bertepatan dengan sebuah acara pernikahan di Pendopo Kabupaten Pati. Dalam acara tersebut, masing-masing calon perangkat desa diduga diminta membawa Rp150 juta dengan dalih “sumbangan acara”. Dana itu kemudian disinyalir menjadi bagian dari aliran suap untuk meloloskan pengisian jabatan.
Total dana yang diduga diterima Sudewo dalam perkara ini mencapai miliaran rupiah. OTT ini disebut sebagai pengembangan penyidikan KPK dari perkara sebelumnya yang menjerat Camat Jaken. Dari pemeriksaan awal, penyidik menemukan indikasi kuat aliran dana yang mengarah ke tingkat pimpinan daerah—sebuah sinyal bahwa praktik ini bukan kerja individu semata.
Selain Sudewo, KPK turut memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dipermades) Kabupaten Pati, Tri Haryama, Camat Jaken Tri Agung Setiawan, serta sejumlah kepala desa. Rantai pemeriksaan ini membuka tabir dugaan jual-beli jabatan yang sistemik.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Publik menanti langkah tegas KPK—bukan hanya menetapkan tersangka, tetapi membongkar jaringan dan memulihkan keadilan bagi desa yang seharusnya menjadi fondasi pemerintahan yang bersih. (TIM)
