Aksi Mahasiswa Mempawah Desak Pembatalan Proyek Pendopo Rp15 Miliar

Mempawah I GemaTipikor — Penolakan terhadap rencana pembangunan Pendopo Bupati Mempawah senilai Rp15 miliar semakin menguat. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Mempawah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Mempawah sebagai bentuk protes atas proyek yang dianggap tidak memiliki urgensi dan tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

Aksi tersebut berlangsung sejak pagi, dengan para mahasiswa membawa spanduk, orasi, serta pernyataan sikap yang ditegaskan berulang kali: batalnya pendopo, dahulukan infrastruktur dasar. Massa aksi menilai bahwa kondisi keuangan daerah dan situasi sosial masyarakat saat ini tidak pantas dibebani proyek yang lebih mengedepankan kemewahan simbolik ketimbang kebutuhan mendesak.

Para mahasiswa memaparkan bahwa masih banyak ruas jalan di berbagai kecamatan yang mengalami kerusakan berat dan bertahun-tahun tidak mendapat perhatian. Mereka menyebutkan bahwa jalan merupakan salah satu akses vital bagi ekonomi warga, termasuk mobilitas hasil pertanian, pelajar, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum. Karena itu, penggunaan dana Rp15 miliar untuk pembangunan pendopo dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prioritas pembangunan yang seharusnya berpihak pada kebutuhan publik.

“Ini bukan sekadar penolakan, ini seruan agar pemerintah berhenti memprioritaskan proyek-proyek elitis yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar salah satu orator aksi dalam orasinya. Para mahasiswa juga menilai bahwa kebijakan pembangunan pendopo seolah menunjukkan ketimpangan antara kepentingan elit politik dan realitas masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan infrastruktur yang memprihatinkan.

Tak hanya pemerintah daerah, DPRD Mempawah juga menjadi sasaran kritik keras. Para mahasiswa menuding lembaga legislatif tersebut gagal menjalankan fungsi kontrol dan representasi rakyat. Mereka menyebut DPRD “mati rasa” dan tidak menunjukkan empati terhadap kondisi warga yang membutuhkan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya.

“Apa gunanya DPRD apabila tidak peka terhadap kepentingan rakyat? Mengapa tidak ada sikap tegas untuk mengarahkan anggaran ke sektor yang lebih prioritas? Di mana empati terhadap masyarakat yang setiap hari harus melewati jalan rusak?” tegas salah satu koordinator lapangan.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan gerbang DPRD, mahasiswa menuntut tiga hal:

1. Mendesak DPRD menghentikan pembahasan dan persetujuan proyek pembangunan pendopo.

2. Meminta pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan rusak dan infrastruktur dasar lainnya.

3. Mendorong transparansi anggaran dan pelibatan publik dalam penyusunan program pembangunan.

Aksi tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada perwakilan DPRD. Namun, mahasiswa menegaskan bahwa jika tuntutan mereka diabaikan, gelombang aksi susulan dengan massa yang lebih besar akan digelar sebagai bentuk tekanan publik.

Mereka juga menyerukan agar pemerintah berhenti mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan suara masyarakat. Menurut mereka, kebijakan yang tidak berpijak pada kebutuhan rakyat hanya akan menambah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif.

Dengan nada tegas, para mahasiswa menutup aksi dengan pesan: “Tunda kemewahan, dahulukan kebutuhan. Mempawah bukan butuh pendopo, tapi jalan yang layak.”(TIM )