Mempawah I GemaTipikor – Dugaan penilapan dana ganti rugi makam milik Yayasan Pemakaman Kerukunan Orang Tionghoa (YPKOT) menyeret nama seorang anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berinisial SB. Nilai kerugian dalam kasus ini disebut-sebut mencapai miliaran rupiah, memicu sorotan tajam publik.
Dana ganti rugi tersebut berkaitan dengan pembebasan lahan pemakaman YPKOT yang seharusnya diterima yayasan dan ahli waris untuk proses pemindahan makam. Namun, berdasarkan penelusuran dan keterangan sejumlah pihak, dana yang dicairkan diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya dan justru dikuasai oleh pihak tertentu.
Sumber internal YPKOT menyebutkan adanya selisih dana yang sangat besar antara nilai ganti rugi yang disepakati dengan dana yang diterima pihak yayasan. Dugaan semakin menguat setelah pihak yayasan mengalami kesulitan mendapatkan penjelasan transparan terkait aliran dana tersebut.
“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Nilainya besar dan dampaknya langsung ke yayasan serta keluarga yang makamnya harus dipindahkan,” ujar salah satu pihak YPKOT dengan nada kecewa, pada 28/01/2026.
Sementara itu, beberapa orang di janjikan yang bersangkutan untuk tidak ribut, termasuk Maman salah satu orang yang memang ikut berkecimpung mengurus dana tersebut, di janjikan berupa uang dan biaya jalan jalan ke luar negeri, ” Kita di bodohi dan dimanfaatkan pungkas Maman, pada Hari Rabu (28/01/2026)
Kasus ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat, terlebih dugaan tersebut menyeret nama seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan publik. Desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak tegas pun terus menguat.
Informasi ini sudah menjadi konsumsi publik, Marwah partai dipertaruhkan integritas nya, info ini sudah menjadi buah bibir ditengah masyarakat luas.
Hingga berita ini ditayangkan SB belum memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi atas dugaan yang dialamatkan kepadanya. Upaya konfirmasi yang dilakukan media Gematipikor belum membuahkan hasil.
Sementara itu Ketua DPRD kabupaten Mempawah mengatakan belum mengetahui informasi tersebut, hanya saja ketua dewan mengatakan terimakasih atas informasinya.
Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan akuntabel. Jika terbukti benar, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal besar yang mencoreng integritas lembaga legislatif di Kabupaten Mempawah.(Red)
