Dinas SDA Bungkam Soal Embung Cakung Barat — Publik Mulai Bertanya
Ada Apa dengan Transparansi Anggaran Mitigasi Banjir?
JAKARTA I GemaTipikor — Polemik seputar proyek pembangunan Embung Cakung Barat semakin menjadi sorotan setelah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta kembali gagal memberikan informasi resmi kepada publik. Upaya sejumlah jurnalis untuk mendapatkan keterangan langsung pada Senin (24/11/2025) justru berujung tanpa kejelasan.
Di kantor Dinas SDA yang berlokasi di Jalan Taman Jati Baru No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, para awak media diterima oleh pihak keamanan dan diarahkan ke ruang Humas. Di sana, mereka bertemu Samudra, staf honorer bagian Humas, yang mengaku tidak memiliki kewenangan menyampaikan pernyataan resmi apa pun terkait Embung Cakung Barat.
“Saya tidak bisa memberikan statement resmi untuk saat ini. Tapi akan saya koordinasikan dengan Kasubag Umum,” ujar Samudra singkat — sementara pejabat yang disebut menjadi rujukan justru tidak berada di tempat.
Kondisi tersebut menciptakan tanda tanya besar di tengah publik yang sejak berbulan-bulan menunggu informasi tentang proyek embung yang disebut sebagai solusi penting pengendalian banjir di wilayah Cakung Barat. Kurangnya keterbukaan dipandang bertolak belakang dengan prinsip pelayanan publik, terlebih di bidang mitigasi bencana yang secara langsung bersentuhan dengan keselamatan warga.
Tidak sedikit pihak berpendapat bahwa Dinas SDA setidaknya dapat memberikan gambaran umum mengenai:
1.progres kajian teknis,
2.kesiapan alokasi anggaran,
3. ataupun perkiraan timeline pembangunan,meskipun keputusan final belum ditetapkan. Diamnya institusi justru memicu spekulasi—bukan kejelasan.
Sebelumnya, warga, camat, dan jajaran pemerintah Kota Jakarta Timur telah menyatakan dukungan penuh terhadap proyek embung sebagai langkah jangka panjang mengurangi risiko banjir. Namun justru dinas yang menjadi pemegang otoritas utama belum memberikan pernyataan resmi apa pun sejak isu ini mencuat ke publik.
Dengan terhambatnya akses informasi hari ini, suara publik mengerucut pada satu tuntutan yang mulai menguat:
> Dinas SDA DKI Jakarta harus membuka transparansi — bukan menyembunyikan informasi yang menjadi hak masyarakat.
Penjelasan mengenai status perencanaan, hasil kajian, serta timeline implementasi kini dinilai bukan sekadar penting, melainkan mendesak, agar proyek Embung Cakung Barat tidak berhenti sebagai wacana musiman—melainkan bergerak menuju realisasi nyata untuk keselamatan warga ibu kota.
Publik menunggu. Dinas SDA harus menjawab.(Ali)
