Jampidsus Tekankan Kepemimpinan dan Komunikasi Publik untuk Perkuat Kepercayaan Masyarakat
Jakarta, GemaTipikor – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan pentingnya kepemimpinan strategis dan kemampuan komunikasi publik sebagai bagian integral dari keberhasilan penegakan hukum. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam Hal Kepemimpinan dan Kemampuan Berbicara di Depan Umum (Public Speaking) yang digelar di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dari berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus meningkatkan kemampuan komunikasi publik jajaran Tindak Pidana Khusus dalam menghadapi dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks.
Dalam arahannya, Febrie menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum saat ini tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau aset yang berhasil diselamatkan negara. Menurutnya, aspek yang tidak kalah penting adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Kejaksaan dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
Ia menilai penanganan perkara korupsi, khususnya yang berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian negara, membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis hukum, tetapi juga mampu menjadi representasi institusi yang tegas, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat.
Jampidsus juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam proses penegakan hukum. Menurutnya, penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara terukur, jelas, dan mudah dipahami, tanpa mengurangi akurasi substansi hukum yang disampaikan.
“Ketika menyampaikan perkembangan perkara kepada media, aparat penegak hukum perlu menjelaskan dampak nyata korupsi terhadap kehidupan masyarakat, sehingga publik memahami alasan negara hadir untuk melindungi kepentingan mereka,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Febrie menguraikan empat elemen utama yang harus menjadi pedoman setiap pimpinan satuan kerja di bidang tindak pidana khusus, yakni penyelesaian perkara secara profesional dan berbasis alat bukti, penguatan integritas serta soliditas tim, penyediaan informasi yang transparan dan edukatif kepada publik, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Pelatihan tersebut berlangsung melalui berbagai sesi interaktif, termasuk simulasi wawancara media, diskusi komunikasi publik, dan pembahasan studi kasus komunikasi krisis. Kegiatan ini melibatkan pakar komunikasi publik dan praktisi media nasional guna memberikan perspektif yang lebih luas kepada peserta.
Melalui program peningkatan kapasitas tersebut, Kejaksaan berharap jajaran tindak pidana khusus di daerah semakin siap menghadapi interaksi dengan media maupun masyarakat, sekaligus mampu memanfaatkan platform digital secara bijak dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan institusi Kejaksaan dalam membangun penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik.
Reporter: Ali Han
Kapuspenkum Anang Supriatna, S.H.,M.H
