Kesbangpol Ngawi Jadi Oase Keadilan, Audiensi PSHT Dorong Kepastian Hukum dan Rekonsiliasi
Ngawi I GemaTipikor — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ngawi pada hari Selasa (21/04/2026) menunjukkan peran strategisnya sebagai oase penyejuk di tengah dahaga akan kepastian dan rasa keadilan. Dalam suasana akrab, cair, dan penuh nuansa kekeluargaan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Ngawi, Wahyu Sri Kuncoro, bersama jajaran menerima audiensi pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kabupaten Ngawi.
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat resmi yang sebelumnya dilayangkan oleh pihak PSHT. Dalam forum tersebut, Kesbangpol—sebagai representasi eksekutif Pemerintah Kabupaten Ngawi di bawah kepemimpinan Bupati Ony Anwar Harsono—menyampaikan sikap tegas dan terukur. Pemerintah memastikan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, Kejaksaan, serta pihak terkait lainnya akan segera menggelar rapat pimpinan guna membahas secara komprehensif persoalan legalitas yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap), pemulihan PB IPSI, serta implikasinya terhadap kepengurusan IPSI di tingkat daerah.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menegakkan supremasi hukum tanpa kompromi. Kepastian hukum yang berpijak pada putusan inkrah menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas organisasi dan ketertiban sosial di tengah masyarakat.
Merespons sikap progresif tersebut, jajaran PSHT Kabupaten Ngawi menyampaikan apresiasi mendalam. Dalam sesi penutup, mereka menegaskan komitmen untuk terus mendorong proses rekonsiliasi internal dengan semangat nyawiji, guyub, dan rukun, demi mewujudkan satu barisan PSHT di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. Ir. M. Taufik.
Ketua PSHT Kabupaten Ngawi, Maman Tursiana Arifin, menegaskan bahwa integritas dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menjaga netralitas serta menjauhkan diri dari konflik kepentingan menjadi preseden penting dalam tata kelola pemerintahan yang sehat. Menurutnya, hal ini bukan hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan iklim investasi di daerah.
“Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki potensi besar. Stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan keadilan hukum adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan menarik investasi,” tegasnya.
Dengan langkah konkret yang ditempuh Pemkab Ngawi, diharapkan tercipta kondisi yang semakin kondusif dan harmonis. Lebih jauh, capaian ini diyakini dapat menjadi contoh sekaligus parameter bagi daerah lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(AS)
