JAKARTA, Gematipikor.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku, Penetapan ini sontak menjadi perhatian publik dan memicu reaksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Pada (24/12/2024).
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Ketua DPP PDIP, Rony Talapessy, menyampaikan sembilan sikap resmi partai terkait kasus ini. Pernyataan tersebut bertujuan menegaskan komitmen PDIP dalam menjaga integritas dan hukum di Indonesia.
Berikut sembilan sikap resmi DPP PDIP:
1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka.
2. Pemanggilan Sekjen Hasto dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di MK.
3. Kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkracht (berkekuatan hukum tetap) dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman.
4. Ada upaya pemidanaan yang dipaksakan/ kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru.
5. PDI Perjuangan menduga Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen Hasto sebagai tersangka adalah motif politik.
6. Politisasi hukum terhadap Sekjen Hasto juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa.
7. PDI Perjuangan dan Sekjen Hasto telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif.
8. PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar untuk membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan.
9. Penetapan Sekjen Hasto ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan.
“Kami meminta semua pihak tidak terburu-buru memberikan penilaian sebelum fakta hukum terungkap. PDIP tetap konsisten mendukung KPK dalam memberantas korupsi, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab,” ujar Rony dalam pernyataannya.
Penetapan Hasto sebagai tersangka tentu menambah tekanan politik bagi PDIP, terutama menjelang Pemilu 2024. Namun, partai ini meyakini bahwa kejadian ini tidak akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap visi dan misi PDIP sebagai partai yang pro-rakyat.
Reporter: [RJ]
Editor: [Raja Nalom]
