Gematipikor.com – Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) desa Tulakan di duga tidak transparan saat ini menuai gejolak, baik di intern pengurus maupun warga masyarakat Desa Tulakan,Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Program PTSL tahun 2023 sampai saat ini masih ratusan sertifikat yang belum jadi.
Warga desa Tulakan yang Sertifikatnya belum jadi tidak berani menanyakan ke panetia namun sudah banyak yang jadi tetapi kena apa sertifikat kami belum jadi kata warga yang tidak mau di sebutkan namanya dari warga dusun Tulakan Kulon, kepada awak media.
Ternyata masih banyak sertifikat ratusan belum jadi, untuk panitia sampai saat ini juga belum ngasih informasi, kena apa dan bagaimana kok belum jadi.
Ini menjadi bahan perbincangan Warga bagi yang ikut program PTSL tahun 2023. Kalaupun sertifikat tidak jadi lebih baik biaya pendaftaran bisa dikembalikan ke masing-masing ke pemohon, sedangkan masih ada panitia lain sampai saat ini, belum mendapatkan honor, padahal PTSL sudah selesai, terus saya nanti apakah bisa mendapatkan honor atau upah atas kerjaku selama ber Minggu-minggu kata Abu salah satu panetia pengukur dusin Cabean.
Menurut keterangan Abu tokoh masyarakat dan juga anggota panetia PTSL, mengatakan Tidak hanya 1 panitia yang ikut kerja dilapangan yang Belum menerima upah atau honor pokoknya yang ikut mengukur di Kasun masing masing belum menerima upah.
Apakah anggaran tersebut masih atau habis sampai saat ini belum ada keterangan dan laporan pertanggung jawabannya tuturnya”
Lain halnya juga menurut keterangan TS inisial juga salah satu anggota panetia PTSL 2023 mengatakan saya jadi panetia tidak tau menau mas,soal sistim keuanganya,karna kami jarang diajak komonikasi ,diajak mengukur tanah sekali dan menanyakan saya dikasih bagian apa? dijawab ketua panetia Nyari dan Trias bendahara dah pean duduk manis saja pokoknya mas tri yang penting panetia.
TS sebenarnya sudah menyarankan sebaiknya biaya Rp 350 000′ bagi pendaftar PTSL yang belum jadi di kembalikan nanti kalau ada progam lagi dilanjutkan, namun sampai saat ini dari ketua panetia belum ada sosialisasi maupun mengembalikan uang Rp 350 ribut tersebut ungkap TS.
Kepala desa Tulakan Drs Wiyono Ketika di konfermasi tentang ptsl.kades mengatakan bahwa panetia membuat pernyataan bahwa ptsl K4 bila tidak jadi tidak di kembalikan.lurah mengingatkan yg gak jadi di suruh mengembalikan walaun hanya separo dan untuk honor atau upah yg bekerja di lapangan Memeng blm maksimal intinya kami sudah mengingatkan bersama Kasun Kasun di waktu rapat.pungkasnya.
(Bs).
