Stok BBM Kalbar Aman, Aptrindo Dorong Evaluasi Ketat Penyaluran Solar Subsidi

Pontianak, Kalimantan Barat I GemaTipikor – Pemerintah daerah bersama pihak terkait memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kalimantan Barat berada dalam kondisi aman dengan distribusi yang tetap berjalan normal. Di tengah kepastian tersebut, kalangan pelaku usaha transportasi yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kalbar menyoroti perlunya evaluasi serius terhadap penyaluran solar subsidi agar benar-benar tepat sasaran sesuai regulasi yang berlaku.

Isu kelangkaan BBM yang sempat beredar di masyarakat sebelumnya memicu kekhawatiran serta antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namun pemerintah menegaskan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan stok, melainkan meningkatnya pembelian akibat kepanikan masyarakat.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pemerintah provinsi telah berkoordinasi langsung dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM tetap aman. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Pertamina di Ruang Data Analytic Room (DAR) Pontianak.

Pemerintah, kata Krisantus, mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu yang belum terverifikasi dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.

“Stok BBM di Kalimantan Barat dalam kondisi cukup dan distribusi berjalan normal. Masyarakat tidak perlu melakukan panic buying karena justru akan menimbulkan antrean panjang di SPBU,” tegasnya.

Senada dengan itu, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widhi Tri Adhi Hidayat, memastikan distribusi BBM dari terminal hingga ke seluruh SPBU di Kalbar berjalan lancar. Pertamina juga terus melakukan pemantauan intensif guna menjaga stabilitas pasokan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat.

“Distribusi tetap berjalan normal dan stok dalam kondisi aman. Kami terus melakukan monitoring untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.

Untuk memastikan kondisi di lapangan, Pemerintah Kota Pontianak bersama aparat kepolisian, unsur TNI dan manajemen Pertamina melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU di Kota Pontianak. Peninjauan dipimpin oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono didampingi Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto.

Dari hasil pemantauan di SPBU Parit H. Husein II dan SPBU Imam Bonjol, pemerintah memastikan operasional SPBU berjalan normal dan distribusi BBM kepada masyarakat tetap lancar.

“Secara umum stok BBM di Kota Pontianak masih mencukupi. Antrean yang terjadi lebih disebabkan oleh meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Idulfitri serta dampak isu yang berkembang,” jelas Edi Rusdi Kamtono.

Sementara itu, aparat kepolisian menegaskan akan meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi potensi penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas distribusi.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menegaskan pihaknya tidak akan ragu menindak tegas pihak yang terbukti melakukan praktik penimbunan BBM.

“Kami mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan penimbunan BBM, baik Pertalite maupun solar. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kepastian ketersediaan BBM juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono memastikan stok BBM di 15 SPBU di wilayah tersebut berada dalam kondisi aman setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Pertamina.

“Masyarakat tidak perlu panik. Stok BBM di seluruh SPBU Kabupaten Sambas masih aman dan distribusi berjalan normal,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPD Aptrindo Kalimantan Barat, Al Amin, menilai momentum ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran solar subsidi agar tidak terjadi penyimpangan dalam distribusinya.

Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memastikan alokasi BBM subsidi benar-benar diberikan kepada sektor yang berhak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 mengenai penyediaan dan pendistribusian BBM.

“Evaluasi ini penting untuk memastikan apakah solar subsidi benar-benar digunakan oleh sektor yang berhak atau justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak sesuai peruntukan,” ujar Al Amin.

Ia juga menyoroti fenomena antrean panjang di sejumlah SPBU yang diduga dipicu oleh selisih harga cukup besar antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Kondisi tersebut, menurutnya, kerap dimanfaatkan oleh pihak yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.

“Tidak jarang kendaraan dari sektor tambang dan perkebunan yang semestinya menggunakan BBM nonsubsidi ikut mengantre solar subsidi,” ungkapnya.

Situasi ini dinilai merugikan sektor angkutan logistik yang secara regulasi termasuk dalam kelompok pengguna BBM subsidi.

Karena itu, Aptrindo Kalbar berencana melakukan audiensi dengan berbagai pihak terkait guna membahas mekanisme distribusi solar subsidi sekaligus mendorong pengawasan yang lebih ketat.

Aptrindo berharap langkah evaluasi tersebut dapat menghasilkan masukan konstruktif bagi pemerintah dalam memperkuat regulasi serta memastikan distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran.

Menurut Al Amin, kepastian akses terhadap BBM subsidi bagi sektor angkutan logistik sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi barang dan stabilitas kebutuhan pokok masyarakat.

“Jika distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan mobilitas angkutan logistik berjalan lancar, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas, terutama dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok,” pungkasnya.(