Uang Sitaan Korupsi untuk MBG, LaNyalla: Wujud Keadilan Substantif bagi Rakyat
Jakarta, GemaTipikor – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana memanfaatkan dana sitaan hasil tindak pidana korupsi untuk membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut LaNyalla, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif karena dana yang sebelumnya dirampas koruptor dapat dikembalikan kepada rakyat melalui program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya mendukung. Selain untuk mengurangi beban APBN, pada hakikatnya ini adalah mengembalikan uang rakyat kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat itu sendiri melalui program yang secara langsung juga diterima oleh rakyat,” ujar LaNyalla, Kamis (7/5/2026).
Ketua DPD RI ke-5 itu menilai program Makan Bergizi Gratis telah berkembang menjadi salah satu intervensi publik terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Ia mengutip hasil kajian KADIN Indonesia yang menyebutkan bahwa perputaran dana program MBG mencapai sekitar Rp900 miliar setiap hari melalui jaringan dapur MBG di berbagai daerah.
“Ini menjadi salah satu mekanisme sirkulasi uang berbasis komunitas terbesar yang pernah dibangun negara ini,” katanya.
LaNyalla, yang juga anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, menjelaskan bahwa belanja pemerintah melalui program MBG tidak berhenti pada konsumsi akhir semata, melainkan mengalir ke sektor produksi, menciptakan permintaan baru, serta mendorong aktivitas ekonomi di sepanjang rantai nilai pangan nasional.
Ia juga mengacu pada kajian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang mencatat bahwa injeksi anggaran sebesar Rp43,28 triliun mampu menghasilkan dampak output ekonomi hingga Rp294,08 triliun atau memiliki efek pengganda ekonomi mencapai 1:7.
Meski demikian, LaNyalla mengingatkan pemerintah agar memperkuat ketahanan rantai pasok bahan baku untuk mendukung keberlanjutan program MBG. Ia menekankan pentingnya menghindari ketergantungan impor, terutama untuk komoditas susu sapi yang saat ini pasokannya dinilai masih belum mencukupi kebutuhan program tersebut.
“Peternak skala kecil harus dibesarkan. Jangan mengambil jalan pintas dengan impor,” tegasnya.
LaNyalla berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat berperan sebagai off-taker bagi peternak dan pekebun kecil di desa-desa, sehingga tercipta rantai pasok yang terhubung langsung dengan dapur-dapur MBG. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa.
“Anak-anak di desa itu makan dari hasil panen orang tua mereka sendiri. Rantai pasok itu yang harus dibangun. Jangan sampai koperasi hanya menjadi mini market baru yang menjual produk industri besar,” pungkasnya.
Editor: AH
