Jakarta, GemaTipikor – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus diiringi penguatan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Rabu (20/5). Sidang paripurna turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga tinggi negara, jajaran menteri kabinet, serta Ketua Mahkamah Agung Sunarto.
Dalam paparannya di hadapan anggota dewan dan pejabat negara, Presiden menekankan bahwa reformasi lembaga peradilan tidak cukup hanya menyentuh aspek kesejahteraan, tetapi juga harus memperkuat moralitas dan kualitas profesional aparatur penegak hukum.
“Peningkatan kesejahteraan di Mahkamah Agung merupakan langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim dan aparat-aparat lainnya disogok maupun dibeli,” tegas Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan harus menjadi bagian dari upaya membangun sistem peradilan yang bersih, independen, dan dipercaya masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga marwah lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan.
Kehadiran Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna tersebut dinilai menjadi simbol sinergi antar-lembaga negara dalam mendukung penguatan supremasi hukum dan pelayanan peradilan yang berintegritas.
Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 berlangsung khidmat dan menjadi momentum konsolidasi kebangsaan antara unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor: AH
Penulis: William E. Sibarani
