Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi Gelar Aksi Damai di Depan Kantor Bawaslu Kabupaten Mempawah, Kalbar
Mempawah, Gematipikor.com – Pada hari Senin, 16 Desember 2024, ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi (KRPD) melakukan aksi damai di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan tuntutan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mempawah bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung pada 27 November 2024 lalu.
Dalam orasinya, para peserta aksi menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari pihak KPU terkait berbagai isu yang mencuat selama proses Pilkada, seperti dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidaksesuaian prosedur, serta sejumlah ketidakberesan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Mereka juga meminta agar Bawaslu melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memastikan bahwa proses Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang adil dan transparan.
Adapun tuntutan aksi damai yang di lakukan sebagai berikut :
1. Distribusi C6 yang tidak merata sehingga banyak pemilih tidak menerima undangan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mempawah 27 November 2024 dan,
2. Distribusi C6 oleh KPU Mempawah rata – rata di sampaikan H-1 pada waktu pemilihan.
3. Pengurangan TPS oleh KPU dari 894 menjadi 476 TPS dari jumlah DPT sebanyak 213, 579, Sehingga berdampak pada jarak pemilik suara ke TPS.
4. Adanya Dugaan Money politik dalam penyelenggaraan pilkada kabupaten mempawah yang di lakukan oleh beberapa timses Paslon.
5. Dugaan ketidaknetralan ASN dalam proses pilkada di kabupaten mempawah, yang berpihak pada salah satu Paslon.
6. Partisipasi pemilu yang kurang di anggap karena kegagalan KPU dalam penyelenggaraan pemilu pada 27 November 2024.
7. Mendorong Bawaslu supaya pihak KPU melakukan PSU di 7 kecamatan yang di anggap angka partisipasi pemilunya kurang dan angka Golput nya mencapai 40%.
“Pilkada seharusnya menjadi ajang demokrasi yang jujur dan adil. Namun, kami merasa banyak masalah yang tidak diselesaikan dengan baik oleh KPU dan Bawaslu. Kami menuntut pertanggungjawaban mereka atas berbagai kejanggalan yang terjadi,” ujar seorang orator dari KRPD.
Aksi damai ini berlangsung dengan tertib, meskipun terjadi ketegangan saat beberapa peserta mencoba memasuki halaman kantor Bawaslu untuk menyampaikan tuntutannya secara langsung. Pihak keamanan setempat tampak sigap mengamankan jalannya demonstrasi tanpa menimbulkan bentrokan fisik.
KRPD menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti memperjuangkan hak-hak warga untuk mendapatkan Pilkada yang bersih dan bebas dari manipulasi. Mereka juga menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan proses hukum terkait dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPU Kabupaten Mempawah belum memberikan pernyataan resmi mengenai tuntutan yang diajukan oleh Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi. Aksi ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk peningkatan pengawasan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di masa mendatang.
Sementara ketua Bawaslu menyambut baik aksi damai yang di lakukan oleh KPRD, Dia mengatakan, ” Apa yang menjadi aspirasi teman – teman dari KPRD akan kita tindak lanjuti segera, berikan kami waktu seminggu akan kami sampaikan permohonan teman – teman ke Kantor KPU kabupaten mempawah, silakan masuk beberapa perwakilan untuk menandatangani permohonan hasil aksi damai ini, pungkas ketua Bawaslu.
(Suryadi ).
