PSHT Blitar Turun Gunung! Desak Pemerintah dan APH Tindak Tegas Organisasi Ilegal Berkedok PSHT
Blitar I GemaTipikor – Ratusan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kabupaten Blitar memadati depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (7/5/2026). Dalam aksi damai yang berlangsung tertib namun penuh tekanan moral itu, massa mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap organisasi ilegal yang dinilai mencatut nama PSHT tanpa dasar hukum yang sah.
Aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan mendalam atas lambannya respons pemerintah terhadap berbagai surat dan aduan resmi yang selama ini telah disampaikan PSHT Kabupaten Blitar.
Ketua Cabang PSHT Kabupaten Blitar, Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali menempuh jalur komunikasi dan administratif secara resmi kepada berbagai lembaga pemerintahan, namun hingga kini belum mendapat kepastian penyelesaian.
“Kami sudah mengirim dua surat ke DPRD, tiga surat ke Bupati, termasuk ke KONI dan Wakil Bupati. Tetapi sampai hari ini tidak ada tanggapan yang jelas,” tegas Nanggolo di hadapan massa aksi.
PSHT mempertanyakan keberadaan organisasi yang disebut tidak memiliki legalitas maupun badan hukum resmi, namun justru tetap memperoleh izin kegiatan di tingkat ranting hingga cabang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sekaligus mencoreng nama besar PSHT yang sah secara hukum dan diakui negara.
Tak hanya itu, Nanggolo mengungkapkan bahwa selama hampir sembilan tahun terakhir, warga PSHT disebut kerap mengalami intimidasi, tekanan, hingga dugaan kekerasan fisik dari kelompok yang mengatasnamakan organisasi tersebut.
“Kami datang bukan untuk mencari konflik. Kami menuntut kepastian hukum dan keberanian negara dalam menindak organisasi ilegal yang meresahkan,” ujarnya lantang.
Gelombang aspirasi warga PSHT itu akhirnya mendapat respons dari jajaran Forkopimda. Kapolres Blitar AKBP Rivanda menyatakan pihaknya bersama pemerintah daerah akan segera menggelar rapat koordinasi guna mencari solusi terbaik atas persoalan yang terus berlarut tersebut.
“Dalam waktu dekat Forkopimda bersama Bupati Blitar akan mengadakan pertemuan untuk membahas langkah penyelesaian dan menjaga kondusivitas daerah,” ujar Kapolres Blitar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menegaskan pihaknya siap memfasilitasi dialog dan menampung seluruh aspirasi masyarakat demi terciptanya penyelesaian yang adil dan bermartabat.
DPRD juga mengimbau seluruh warga PSHT untuk tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas wilayah sembari menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dan Forkopimda.
Aksi damai tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan legalitas organisasi yang mengatasnamakan PSHT tidak lagi bisa dianggap sepele. Warga PSHT mendesak negara hadir secara tegas untuk menjaga kepastian hukum, melindungi organisasi yang sah, dan mencegah potensi konflik sosial yang lebih luas di Kabupaten Blitar.(TIM)
